Simalungun, MISTAR.ID
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga ikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas penyelamatan keuangan kekayaan negara/daerah di Provinsi Sumatera Utara lewat penertiban pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Danau Toba, Kamis (27/7/23) di Aula Tengku Rizal Nurdin Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Salah satu masalah yang diungkapkan Radiapoh Hasiholan dalam rapat, terkait izin Keramba Jaring Apung (KJA) selama penataan Danau Toba di Kabupaten Simalungun. Ia pun meminta saran masukan kepada pihak KPK Kementerian ATR, Direktur BTN, Provinsi
“Ditahun 2021 dan 2022, kami sudah memangkas sekitar 2000 unit KJA. Pemangkasan itu kami lakukan dengan pendekatan kepada para pengusaha KJA agar mau menertibkan KJA di sekitar tempat wisata danau Toba,” sebut Radiapoh, Minggu (30/7/23).
Lanjut Radiapoh lagi, Pemerintah Kabupaten Simalungun menghadapi kesulitan dalam hal melakukan tindakan pemangkasan guna membersihkan KJA di kawasan Danau Toba.
Baca juga: Penyeberangan Danau Toba, Dishub Waspadai Cuaca Ekstrim
“Ini menjadi dilema bagi kami, sangat susah. Karena masyarakat sudah puluhan tahun menjalani sebagai petani KJA sebelum peraturan di keluarkan,” ujar bupati lagi.
Pada saat bertemu dengan masyarakat dilapangan, lanjut Radiapoh Hasiholan Sinaga, masyarakat pernah juga menyampaikan bahwa mereka adalah masyarakat Simalungun dan masyarakat Indonesia. Mereka bertanya mengapa hanya KJA masyarakat yang ditutup. Sedangkan KJA yang lain boleh beroperasi.
“Kami itu masyarakat bapak loh. Masyarakat Kabupaten Simalungun dan masyarakat Indonesia. Kenapa punya masyarakat yang ditutup sedangkan yang lainnya bisa beroperasi. Kalau ini ditutup apa yang bisa kami kerjakan. Kami mencoba mengurus izinnya juga sangat susah,” ujar Bupati menirukan ucapan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Simalungun ketika melakukan pertemuan beberapa waktu lalu.
Selain terkait Keramba Jaring Apung (KJA) di Kawasan Danau Toba, Bupati Simalungun juga memyampaikan jika bangunan dipinggiran Danau Toba, telah dilakukan pendataan.
Baca juga: Bintang Masuk 3 Terbaik di Danau Toba Rally 2023, Lintasan Aek Nauli Sangat Menantang
“Seperti di Danau Toba Parapat, setidaknya ada sekitar 25 lebih hotel yang perizinannya akan selesai,” ungkap Bupati Simalungun lagi.
Perlu diketahui, RDP ini dipimpin Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Wilayah I, Maruli Tua Manurung.
Korsupgah KPK RI Wilayah I Maruli Tua Manurung mengatakan, RDP memang bertujuan untuk menghimpun data tentang kendala yang dihadapi kepala daerah, khususnya di sekitar kawasan Danau Toba untuk dijadikan bahan pembahasan pada rapat di KPK RI. (Hamzah/hm20)
