Pematangsiantar, MISTAR.ID
Wali Kota Susanti Dewayani, menyampaikan nota jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pematangsiantar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran (TA) 2023, pada Rabu (17/4/24).
Secara garis besar, nota jawaban Wali Kota di antaranya dijelaskan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwa) Pematangsiantar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
“Untuk pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan saat ini masih dalam tahapan proses pembentukan,” sebutnya.
Baca juga:Rencana Jalan Sisingamangaraja Simpang 2 Siantar Diperlebar Terkendala Pembebasan Lahan
Mengenai pengelolaan sampah, Susanti menegaskan, Pemko Pematangsiantar tetap akan meningkatkan kinerja dalam hal penanganan persampahan, sehingga akan benar-benar terasa nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung.
Dokter anak itu menuturkan, jumlah kematian ibu di Kota Pematangsiantar tahun 2023 sebanyak 5 kasus, yang jika dikonversikan sebesar 121/100.000 kelahiran hidup.
“Jika dibandingkan dengan target nasional, maka angka kematian ibu di Kota Pematangsiantar sudah lebih baik,” katanya.
Baca juga:Suandi Apohman Sinaga Dipercaya Sebagai Ketua Pansus LKPj Wali Kota Siantar
Di hadapan seluruh anggota DPRD yang hadir, Susanti menyampaikan, Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri atas 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan.
Ke 12 indikator itu yaitu, Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, serta Penderita Tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar.
Kemudian, Penderita Hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, Anggota keluarga tidak ada yang merokok, Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, serta Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.
Baca juga: LKPj Wali Kota Siantar 2023, Berikut Isi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
Susanti mengatakan, tahun 2023 Kota Pematangsiantar memperoleh Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan nilai 89 dengan kategori menuju informatif.
Diterangkan, kondisi ekonomi masyarakat Kota Pematangsiantar di tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif, dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi lebih baik sebesar 4,22 persen dibandingkan 2022 sebesar 3,47 persen.
“Demikian nota jawaban atas pemandangan umum Fraksi DPRD Kota Pematangsiantar terhadap nota pengantar LKPj Wali Kota 2023 ini kami sampaikan. Apabila masih terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan, akan kami sampaikan pada rapat-rapat selanjutnya,” tutup Susanti.(jonatan/hm16)
