Pematangsiantar, MISTAR.ID
Pihak Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Satgas KPK RI) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, Jumat (8/4/22).
Saat akan memaparkan tahapan perencanaan APBD, Kepala Satgas Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah I KPK RI yaitu, Maruli Tua Manurung mempertanyakan keberadaan pimpinan DPRD Kota Pematangsiantar dalam kegiatan Rakor tersebut.
“Ini ada beberapa titik rawan yang memang menjadi tantangan besar bagi kita. Ini masih sangat riskan, kita bisa terjeblos, apakah karena ketidakpahaman atau karena kealpaan kita. Yang pertama, dari tahap perencanaan APBD. Mohon maaf, dari DPRD yang hadir?” ungkap Maruli bertanya.
Baca Juga:DPRD Siantar Akan Bahas LKPJ Wali Kota
Sekretaris DPRD yang biasa disebut Sekwan, Eka Hendra yang duduk di kursi bagian belakang, langsung angkat tangan. “Kok pimpinan DPRD duduknya di belakang?” tanya Maruli yang mengira bahwa Eka adalah pimpinan DPRD.
“Sekwan,” ujar Eka meluruskan. “Oh, Sekwan. Pimpinan DPRD ke mana?” tanya Maruli. “Pimpinan DPRD tugas luar, Pak,” jawab Eka. “Semua?” tanya Maruli lagi. “Iya, Pak,” jawab Eka. “Pimpinan Fraksi juga?” tanya Maruli lagi. “Siap,” jawab Eka.
Baca Juga:DPRD Siantar Resmi Usulkan Pelantikan Wali Kota, Ini Kata Plt Wali Kota
“Pada ke mana?” ujar Maruli bertanya lagi. “Ke Medan, Pak,” jawab Eka. “Semua? Gak ada yang jaga kantor?” kata Maruli bertanya-tanya.
“Sayang sekali, yang mewakili pimpinan fraksi pun gak ada. Yah, baik. Padahal kami minta agar pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi hadir karena ini namanya rapat koordinasi, kolaborasi supaya semua pihak mendengar dan semakin memahami karena memang awalnya di proses perencanaan anggaran,” terang Maruli mengakhiri pertanyaannya mengenai keberadaan DPRD.(ferry/hm10)
