Pematang Siantar, MISTAR.ID
Sudah menjadi rahasia umum, politik uang atau money politic selalu mewarnai perhelatan Pemilu yang akrab disebut sebagai pesta demokrasi.
Politik uang seakan merajalela merusak mental masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan tidak ada yang mampu menghempang maupun melawannya.
Permainan politik uang tersebut, selain menjadi tanggung jawab politisi, juga menjadi tanggung jawab gereja dan para kaum intelektual. Untuk melawannya, kecerdasan harus dibangun.
Seperti disampaikan Ketua Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Sumatera Utara Dr Naslindo Sirait dalam dialog publik bertema ‘Intelektual Kristen Dalam Pembangunan Demokrasi di Indonesia yang digelar PIKI Kota Pematang Siantar.
Baca Juga:Cegah Politik Uang, Bawaslu RI Maksimalkan Pengawasan Digital
“Bukan hanya politisi, semua kita, termasuk gereja,” ujar Naslindo yang merupakan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengakui bahwa politik uang menjadi ancaman demokrasi.
“Karena itu, saya percaya, saya meyakini, dari pengalam hidup saya, persoalan uang hanya bisa kita lawan dengan kecerdasan. Uang itukan satu variabel, tapi kecerdasan banyak variabel, di situ ada inovasi, kreatifitas, komunikasi, ada koneksi dan lain sebagainya,” bebernya lebih lanjut.
Untuk itu, secara tidak langsung, Naslindo mengajak para hadirin dalam dialog publik itu untuk membangun kecerdasan sebagai upaya melawan politik uang.
Baca Juga:PSU di 3 Kabupaten Sumut Rawan Politik Uang
“Kecerdasan inilah yang harus dibangun. Lawan politik dengan kecerdasan,” tukasnya.
Pada kesempatan itu, Naselindo juga mengajak agar PIKI di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun mampu menghadirkan kepemimpinan tanpa uang.
“Kita harus punya optimisme dan keyakinan yang kuat,” ujar Naslindo, yang lebih lanjut menegaskan uang bukan segala-galanya.
“Uang perlu, tapi tidak segala-galanya,” tukasnya.
Baca Juga:Politik Uang Diminta Diawasi di Humbahas
Usai mengikuti dialog publik, kepada sejumlah jurnalis, Naslindo menyampaikan bahwa pembangunan demokrasi di Indonesia harus dimulai dengan penguatan masyarakat sipil atau civil society.
“PIKI sebagai elemen bangsa, sebagai perkumpulan intelektual harus juga memberikan kontribusi dalam rangka membangun budaya politik,” ujarnya.
Membangun budaya politik itu, lanjut Naslindo, adalah memberikan kesadaran baru bahwa seluruhnya harus berperan agar bagaimana demokrasi dibangun, sehingga akhirnya nanti bisa memberikan berkah.
“Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tuturnya.(ferry/hm10)
