Pematang Siantar, MISTAR.ID
Hingga memasuki minggu ketiga Desember 2022, hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran (TA) 2023 belum turun dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).
Informasi terkait hal itu diketahui setelah Mistar melakukan konfirmasi terkait hasil evaluasi APBD TA 2023 kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar, Eka Hendra SSos, pada Senin (19/12/22).
“Tadi kutanya sama bu Masni (Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD), habis upacara bela negara di kantor wali kota. Belum turun katanya. Tadi katanya belum ditanda tangani gubernur,” ujarnya via telepon.
Baca juga:Ringankan Beban APBD, Forum Penanggulangan Bencana Akan Dibentuk di Siantar
Hal senada juga disampaikan oleh Plt Kepala BPKAD Kota Pematang Siantar, Masni, yang juga dikonfirmasi oleh Mistar melalui telepon. “Belum turun, belum turun dari meja gubernur. Kita tunggulah ya,” tuturnya.
Ketika disebut biasanya sudah turun setelah 14 hari disampaikan ke Pemprovsu untuk dievaluasi, Masni tidak membantah. “Biasanya memang begitu, tapi itukan paling cepat,” ujarnya.
Selanjutnya, ketika ditanya mengenai kendala, sehingga hasil evaluasi APBD TA 2023 belum bisa turun sepertinya biasanya, Masni bilang, tidak ada. “Tidak ada kendala, tinggal menunggu tanda tangan gubernur aja nya,” tandasnya.
Berita Mistar sebelumnya, kata salah seorang anggota DPRD Kota Pematang Siantar Ferry SP Sinamo, saat pengetokan APBD TA 2023, serapan anggaran 2022 masih di bawah 50 persen. Artinya menggunakan anggaran yang ada saja pemerintah kota tak mampu, sehingga kita meragukannya ke depan, dan terpaksa menggelontorkan penyertaam modal Rp85 miliar ke Bank Sumut.
Kebijakan penyertaan modal Rp85 miliar tersebut, kata dia, sebagai salah satu ganjaran bagi eksekutif dikarenakan ketidak mampuan kepala daerah memenjemen pemerintahannya. “Karena kita anggap tidak mampu mengelola anggaran, pilihan terbaik adalah memasukkannya ke penyertaan modal Bank Sumut. Uang rakyat itu akan ebih terjamin lagi, dan ada mafaatnya,” ujarnya.
Namun Ferry manolak kalau penyertaan modal ke bank milik daerah dikatakan tidak berpihak pada kepentingan rakyat Siantar, karena menurutnya itu menjadi pilihan terbaik setelah melihat pemerintah kota tidak mampu mengelola anggaran.
Baca juga:Evaluasi Gubernur Terkait P-APBD 2022, Ketua DPRD Simalungun: Langsung Tindaklanjuti
Sebelumnya, ada sekitar Rp120 miliar hasil rasionalisasi anggaran versi DPRD Pematang Siantar. Sebesar Rp80 miliar di antaranya diisolasi untuk penyertaan modal ke Bank Sumut.
Dengan alokasi ini, total penyertaan modal ke Bank Sumut menjadi Rp85 miliar, karena Rp5 miliar sebelumnya sudah dialokasikan untuk penyertaan modal, sebagaimana dijelaskan Ketua DPRD Pematang Siantar, Timbul Lingga kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Hasil rasionalisasi yang Rp120 miliar itu, juga mengalokasikan Rp15 miliar untuk belanja Sekretariat DPRD dan DPRD Pematang Siantar, kemudian Rp20 miliar untuk belanja prioritas pembangunan dan layanan publik. (ferry/hm06)
