5.9 C
New York
Tuesday, March 5, 2024

Gernas PIP di Siantar, Kepala Daerah yang Tak Bisa Kendalikan Inflasi Terancam Dicopot

Pematang Siantar, MISTAR.ID

Menyadari kondisi dunia yang sedang tidak baik akibat ancaman stagflasi, Presiden Jokowi di berbagai kesempatan, di antaranya saat Rakornas Pengendalian Inflasi bulan Agustus lalu, memberikan arahan agar semua pihak jangan bekerja biasa-biasa saja.

Ancaman inflasi yang menjadi momok semua negara termasuk Indonesia, harus dihadapi dengan kerja ekstra, bukan hanya rutinitas. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematang Siantar, Teuku Munandar, dalam kata sambutannya di acara Sinergitas Gerakan Nasional (Gernas) Pengendalian Inflasi Pangan, Jumat (30/9/22).

Setiap kepala daerah diminta untuk mengambil berbagai kebijakan dan strategi yang tepat dan cepat dalam mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing. “Bahkan Mendagri mengancam akan mencopot Penjabat Kepala Daerah yang tidak bisa mengendalikan inflasi. “Pak Presiden memerintahkan semua stakeholder di daerah agar berkontribusi dalam pengendalian inflasi,” ujarnya.

Baca Juga:Siap Jalankan Arahan Presiden, Edy Rahmayadi akan Terus Berupaya Turunkan Inflasi

Dalam dua bulan terakhir ini, kata Munandar, telah diadakan pertemuan baik yang dipimpin oleh Presiden langsung, maupun Menteri atau Gubernur BI, yang menghadirkan Kepala Daerah, Pangdam, Kapolda, Kajari, dan pimpinan Bank Indonesia di seluruh Indonesia, terkait dengan pengendalian inflasi dan juga antisipasi persoalan-persoalan yang muncul akibat penyesuaian harga BBM.

“Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah-tengah tekanan kenaikan harga global dan ancaman meningkatnya angka kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa tambahan bantalan sosial yang dituangkan dalam instruksi presiden,” kata Munandar yang kemudian menyebut ada 3 bantuan sosial tambahan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ketiga bantalan sosial tambahan itu, kata Munandar pertama adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nilai Rp12,4 triliun. Kemudian Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 16 juta pekerja dengan total nilai Rp9,6 triliun. Serta alokasi 2 persen dana transfer umum oleh pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan.

Baca Juga:Sukses Tekan Inflasi, Siantar Terima Bonus DID Rp10 Miliar dari Menteri Keuangan

“Khusus bantalan sosial yang ketiga, diharapkan pemerintah daerah dapat optimal dalam menggunakan 2 persen dana transfer umum yang dimiliki masing-masing daerah,” ujar Muunandar yang kemudian memaparkan data perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera yang diperoleh BI Pematang Siantar dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Di level provinsi, laju pergerakan inflasi Sumatera Utara pada Agustus 2022 tercatat sebesar 5,39 persen secara tahunan (Year on Year atau YoY), atau masih berada diatas rata-rata nasional yang sebesar 4,69 persen. Sementara untuk Kota Pematang Siantar sebagai salah satu dari 5 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang menjadi daerah penghitungan inflasi, laju inflasi pada Agustus 2022 berada di angka 5,01 persen (secara tahunan),” bebernya.

Masih kata Munandar, adapun komoditas yang selama tahun 2022 ini sering muncul menjadi penyumbang inflasi adalah daging ayam, cabai, rokok, ikan dencis, tomat dan bawang merah. Selama bulan Mei hingga Agustus 2022, kenaikan laju inflasi Pematang Siantar tercatat 0,48 persen, yang berarti lebih rendah dari kenaikan laju inflasi nasional yang mencapai 1,14 persen.

Baca Juga:Fraksi NasDem Pertanyakan Langkah dan Strategi Wali Kota Siantar Tekan Inflasi

“Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, memberikan insentif berupa alokasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp10,44 miliar kepada Pemko Pematang Siantar. Tentunya ini semua berkat kerja keras Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Ibu Wali Kota, didukung oleh stakeholder lainnya di Pematang Siantar,” cecarnya.

Tambahan DID itu, diharapkan Munandar, akan menambah kemampuan Pemko Pematang Siantar dalam membiayai program-program untuk mensejahterakan masyarakat. “Kedepan, semoga pemkab/pemko lainnya juga memiliki kesempatan untuk memperoleh bonus tambahan DID,” ujar Munandar yang langsung mengaminkannya terlebih dahulu.

Bank Indonesia, kata Munandar, mencermati tekanan inflasi ke depan masih akan terjadi. Faktor penyebabnya antara lain kondisi cuaca La Nina, yaitu fenomena alam dimana udara lebih dingin, atau curah hujan yang lebih tinggi. “Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan produksi seperti gagal panen, yang bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan di negara lain produsen pangan seperti Amerika Serikat (AS), Kanada, Brazil, Argentina sebagai produsen gandum.

Baca Juga:Pemprov, BI dan BPS Antisipasi Inflasi Sumut Setelah Kenaikan Harga BBM

Penyebab tekanan inflasi selanjutnya, kata Munandar, adalah kenaikan harga komoditas global yang di antaranya akibat perang Rusia-Ukraina yang belum memperlihatkan tanda-tanda perdamaian. “Tekanan inflasi juga bisa berasal dari peningkatan permintaan barang/jasa seiring meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat, sementara pasokan barang tidak dapat mengimbangi permintaan,”  ujarnya.

Mencermati tekanan inflasi kedepannya, kata Munandar, dalam Rakornas Pengendalian Inflasi bulan Agustus lalu, Presiden memberikan 5 arahan yang dapat menjadi panduan seluruh stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kelima arahan tersebut adalah, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi, memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD), menurunkan biaya transportasi, optimalisasi penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam upaya pengendalian inflasi, dan percepatan realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kelima arahan presiden tersebut, diperkuat dengan arahan Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat, agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah dapat melakukan langkah-langkah aksi sebagai upaya mengantisipasi tekanan inflasi hingga akhir tahun. Khusus untuk pengendalian inflasi pangan yang dihadapkan pada 3 tantangan utama yaitu tingginya supply shock, kendala produksi dan distribusi, serta isu ketahanan pangan, Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk melaksanakan Gernas PIP.

Baca Juga:Tekan Laju Inflasi, Bupati Pakpak Bharat Sampaikan 6 Rekomendasi

“Kick off Gernas PIP secara nasional dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2022 di Jawa Timur. Kemudian diikuti oleh kick off di setiap provinsi se Indonesia. Di Provinsi Sumatera Utara, kick off Gernas PIP telah diakukan pada tanggal 31 Agustus 2022 di Kabupaten Deli Serdang, yang dihadiri oleh Deputi Gubernur BI, Gubernur Sumut, Pangdam I/BB, Kapolda, Kajari, Komisi XI DPR-RI, Kepala Perwakilan BI, dan Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara,” tuturnya.

Untuk kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BI Pematang Siantar, kata Munandar, tindak lanjut terhadap program Gernas PIP Provinsi Sumatera Utara dimulai dengan kegiatan seremonial pada Jumat (30/9/22).

“Cakupan program kerja Gernas PIP yang diluncurkan hari ini sama halnya dengan apa yang dilakukan di tingkat provinsi, yaitu perluasan KAD, yang ditandai dengan penandatanganan MoU KAD antara Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Simalungun. Serta penandatanganan MoU KAD antara Pemkab Simalungun dengan Provinsi Bangka Belitung,” ungkapnya.

Baca Juga:Presiden Jokowi Minta Pemda yang Inflasi Tinggi Lakukan Intervensi

Selanjutnya, kata Munandar, kegiatan pasar murah yang diselenggarakan oleh TPID Pematang Siantar pada Jumat (30/9/22) pagi, di lokasi yang sama dengan acara Sinergitas Gernas PIP di lapangan Parkir Pariwisata. Selanjutnya program urban farming, berupa pembagian polybag kepada masyarakat di Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Batu Bara, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Masing-masing kota/kabupaten nantinya akan mendapat 7.700 polybag cabai merah, 3.500 polybag cabai rawit, 770 polybag sawi hijau dan770 polybag tomat. Nantinya untuk pembagian ke masyarakat kami serahkan mekanismenya kepada Pemkab/Pemko yang dibantu PKK setempat. Agar program urban farming ini berhasil, diperlukan monitoring dan pendampingan oleh petugas penyuluh lapangan. Jangan sampai tanaman yang telah dibagikan tidak bertumbuh akibat kesalahan perawatan.

“Kami berharap agar TPID di masing-masing kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan tenaga penyuluh dalam kegiatan monitoring dan pendampingan kepada masyarakat. “Semoga dengan sinergi dan kolaborasi TPID bersama seluruh stakeholder di daerah, kestabilan harga pangan dapat tercipta, yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Baca Juga:Tangani Inflasi, Pemko Medan Buka Pasar Murah di 151 Kelurahan

Acara tindak lanjut Gernas PIP itu tampak dihadiri sejumlah perwakilan unsur Forkopimda Kota Pematang Siantar, Bupati Simalungun yang diwakili Sekretaris Daerah Drs Esron Sinaga MSi dan Wali Kota Pematang Siantar bersama dengan para Ketua PKK dari Kabupaten/Kota yang mendapat program urban farming. Acara itu juga diikuti Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung, beserta pelaku usaha yang akan menandatangani MoU secara daring.(ferry/hm15)

Related Articles

Latest Articles