Pematang Siantar, MISTAR.ID
Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kota Pematang Siantar menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Pematang Siantar, Jumat (17/3/23).
Unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi masyarakat inipun berawal dari buruknya pelayanan publik di Kota Pematang Siantar yang telah lama berlangsung, tanpa ada upaya perbaikan dari pemerintah kota.
“Hak-hak dasar masyarakat dirampas oleh penguasa, aturan tak dijalankan. Pelayanan masyarakat tak profesional dan tak punya rasa malu hingga tidak serius menjalankan fungsinya,” tulis pemdemo di secarik kertas pernyataan sikap yang disebar, Jumat (17/3/23).
Baca Juga:Pengunjuk Rasa Minta Bupati Dairi Lengser
Adapun alasan Aliansi Masarakat Kota Pematang Siantar melakukan unjuk rasa yakni, wali kota abai akan tanggung jawab dan DPRD tak serius untuk menjalankan fungsinya.
“Akibatnya, timbul tidak kepercayaan oleh masyarakat kepada pimpinannya,” ucapnya.
Adapun pernyataan sikap yakni, mengimbau masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi Wali Kota Pematang Siantar.
Mengajak masyarakat untuk menuntut dan menggugat Wali Kota Pematang Siantar. Mendesak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Pematang Siantar untuk profesioanal melayani masyarakat.
Baca Juga:Pengunjuk Rasa di Konsulat Denmark Diberi Makan dan Minum Ibu-ibu Pengajian
Mendesak Panitia Angket DPRD Kota Pematang Siantar untuk serius dan profesioanal menuntaskan penyelidikan pelanggaran aturan. Mendesak DPRD memberhentikan Wali Kota Pematang Siantar.
Mendesak aktor politik, oknum-oknum tertentu untuk tidak mengintervensi merusak tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Mendukung pernyataan Plt Kadis PUPR yang tidak memungut KW (Fee) proyek, apalagi memberikan ke penguasa.(hamzah/hm10)
