Sergai, MISTAR.ID – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Jumat (16/10/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Gedung tersebut dibangun di samping Masjid Agung Serdang Bedagai.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara, Dr. H. Zulkifli Sitorus, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sergai, H. Darma Wijaya, yang telah menyediakan lahan untuk pembangunan kantor tersebut.

“Alhamdulillah, kantor ini tepat di samping Masjid Agung. Jadi, nanti jemaah haji bisa langsung ke masjid dan juga ke miniatur Ka'bah,” ujarnya.

Dalam sambutannya sebelum peletakan batu pertama, Dahnil menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pembangunan gedung tersebut. Ia berharap proyek itu dapat diselesaikan pada Desember 2026.

“Harus diawasi dan transparan. Jadi, semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya berharap ini bisa selesai tahun ini, targetnya Desember. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rumah baru bagi jemaah haji Serdang Bedagai, rumah yang baik dan penuh keberkahan,” ungkapnya.

Wamen ingatkan transparansi pembangunan

Dahnil juga menyoroti persoalan jemaah haji yang menggunakan pinjaman untuk mendapatkan porsi keberangkatan. Ia mengatakan, pemerintah melarang skema dana talangan haji pada tahun ini dan mengkritik praktik pembiayaan yang berpotensi membuat jemaah terlilit utang.

“Tapi sekarang sudah tidak boleh menjual dana talangan. Akhirnya, jemaah haji kita berutang. Mereka membeli porsi dengan uang pinjaman. Nah, ini uniknya, ini menjadi bagian dari spiritualitas umat,” ungkapnya.

Menurut Dahnil, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus kekuatan bagi pemerintah. Karena itu, pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji perlu memperhatikan aspek spiritualitas dan kebangsaan.

“Haji ini bukan sekadar unsur spiritualitas, ada unsur kebangsaan juga, Pak, simbol kebangsaan. Semangat kebangsaan itu ingin ditularkan oleh Presiden Prabowo untuk seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.

Ia kembali mengingatkan agar pembangunan kantor Kementerian Haji dan Umrah Sergai tidak menimbulkan persoalan hukum, termasuk korupsi.

“Saya termasuk orang yang sebenarnya jarang mau melakukan peletakan batu pertama. Kenapa? Kita meletakkan batu pertama, tiba-tiba pembangunan ini bermasalah. Saya mengingatkan, wajah utama dari Kementerian Haji itu adalah kita sendiri. Kalau di kementerian ini masih ada masalah korupsi, bagaimana dengan yang lain? Jadi, saya berharap jangan ada masalah,” tegasnya.

Dana pembangunan bersumber dari SBSN

Dahnil menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan gedung tersebut berkaitan dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang merupakan salah satu instrumen pembiayaan pemerintah. Ia menyebut dana pembangunan berasal dari mekanisme pemanfaatan dana yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Dana pembangunan ini asalnya dari uang haji, SBSN yang disetorkan jemaah, kemudian dikelola oleh BPKH. Nilai manfaat dari SBSN itulah yang kemudian digunakan untuk membangun ini,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengelolaan urusan haji dan umrah. Menurutnya, kementerian tersebut menangani urusan yang melibatkan jutaan masyarakat Indonesia serta koordinasi dengan pihak luar negeri.

Dahnil menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah bukan lembaga yang eksklusif bagi umat Islam dalam hal kepegawaian. Ia menyebut aparatur sipil negara (ASN) dari agama lain juga dapat bekerja di kementerian tersebut.

“Ada yang bilang kementerian ini eksklusif sekali, hanya untuk umat Islam. Itu keliru. Di ASN Kementerian Haji dan Umrah ada yang Kristen dan ada yang Buddha. Jadi, ASN kementerian ini tidak harus beragama Islam,” ujarnya.

Dahnil turut menyinggung subsidi biaya haji yang disebut diberikan pemerintah pada tahun ini. Ia menyebut sekitar 70 persen jemaah haji reguler bukan berasal dari kelompok masyarakat mampu, tetapi merupakan warga yang berusaha mengumpulkan dana agar dapat menunaikan ibadah haji.

Ia juga menuturkan bahwa pada 2026 terdapat jemaah yang berangkat haji dengan menggunakan pinjaman.

Gandeng Kejari untuk pendampingan

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sergai, H. Hasan Basri, mengatakan pihaknya telah melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk meminta pendampingan dan pengawasan terhadap pembangunan gedung tersebut.

Langkah itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas pesan Wakil Menteri agar proyek berjalan transparan dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

“Pelaksanaan kegiatan ini kami arahkan agar mendapat pendampingan dari pihak hukum, dalam hal ini Kejari. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ungkapnya.

Peletakan batu pertama tersebut turut dihadiri Bupati Sergai H. Darma Wijaya, Kapolres Sergai AKBP Sah Udur Sitinjak, Dandim 0204/DS Letkol Inf. Wahidin Sobar, serta puluhan undangan lainnya.