Jakarta, MISTAR.ID (19/8/2926) – Pemerintah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp107,34 juta per jamaah.

Angka itu naik Rp19,94 juta dari BPIH 2026 yang sebesar Rp87,4 juta.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah haji Indonesia.

"Kami melakukan penyesuaian besaran BPIH tahun depan dalam rangka memberikan peningkatan kualitas layanan kepada jamaah," kata Menhaj dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dalam usulan tersebut, beban yang ditanggung langsung jamaah sebesar Rp42.936.068,81 atau 40 persen.

Sisanya Rp64.404.103,21 atau 60 persen bersumber dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pemerintah menggunakan asumsi kurs Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dan Rp4.666,67 per riyal Saudi.

Beberapa komponen biaya juga mengalami penyesuaian. Biaya penerbangan naik dari Rp32.012.885 menjadi Rp40.529.919 seiring kenaikan harga avtur. Sementara biaya hidup jamaah tetap Rp750 riyal Saudi, sama seperti tahun sebelumnya.

Kelas ke Paket C

Menhaj menyebut salah satu alasan kenaikan adalah perubahan layanan di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi telah meniadakan paket D untuk layanan masyair, yaitu layanan selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Dengan demikian, Indonesia akan mengambil paket C yang memiliki fasilitas lebih baik dari paket D.

"Penyesuaian BPIH tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan baik dengan biaya wajar," ujar Menhaj.

Ia berharap pembahasan BPIH 2027 bersama DPR RI dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.(Antara/hm02)