Sergai, MISTAR.ID - Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, meminta masyarakat tidak ragu memberikan data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Hal itu disampaikannya di Kantor BPS Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Kamis (23/7/2026).

"Secara umum pelaksanaannya bagus. Tinggal bagaimana setiap kendala di lapangan segera diselesaikan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah," ujarnya kepada wartawan usai melakukan tinjauan pelaksanaan Sensus Ekonomi di Sergai.

Ia menilai pelaksanaan sensus di sejumlah daerah yang dikunjunginya sejauh ini berjalan baik. Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Karena itu, warga diminta memberikan data yang benar agar hasil sensus memiliki kualitas yang baik.

"Jangan lupa, ini kegiatan statistik, bukan kegiatan pajak," tegasnya.

Sonny menambahkan, selain Kabupaten Serdang Bedagai, pihaknya juga telah mengunjungi sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara, mulai dari Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tebing Tinggi, hingga Medan.

Sementara itu, Kepala BPS Sergai, Marine Sohadi Angkat, mengatakan kunjungan Wakil Kepala BPS RI menjadi penyemangat bagi seluruh petugas untuk menuntaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Ia menyebutkan, sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Karena itu, seluruh petugas diminta bekerja maksimal agar pelaksanaannya berhasil.

"Kalau sensus ini berhasil, manfaatnya akan dirasakan dalam penyusunan kebijakan ke depan. Jangan sampai gagal, karena kesempatan berikutnya baru 10 tahun lagi," ungkapnya.

Terkait adanya kendala di lapangan, seperti warga yang menolak didata bahkan memarahi petugas sensus, Marine mengakui masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya.

"Untuk itu, BPS mengedepankan pendekatan persuasif melalui pengawas lapangan serta berkoordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, hingga Pemerintah Kabupaten Sergai," tuturnya.

Marine memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila petugas menemui penolakan saat mendata masyarakat maupun pelaku usaha, sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar. (hm25)