Binjai, MISTAR.ID

Nama Wakil Ketua DPRD Binjai, Hairil Anwar, menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Binjai terkait pembongkaran puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) liar di Jalan Bandung, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan.

Kritik tersebut disampaikan Hairil melalui akun media sosial pribadinya di Facebook. Dalam unggahan itu, ia menyoroti kebijakan penertiban yang dinilainya kurang mempertimbangkan aspek sosial, bahkan menyinggung langsung kepemimpinan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah.

Unggahan tersebut dengan cepat viral dan memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian netizen mendukung langkah penertiban karena dinilai menegakkan aturan dan menata kota, namun tidak sedikit pula yang menilai kebijakan tersebut kurang berpihak kepada pedagang kecil.

Saat dikonfirmasi wartawan, Hairil membenarkan bahwa dirinya yang membuat unggahan tersebut.

“Iya, Bang, benar saya yang membuat postingan tersebut, supaya pesan yang saya sampaikan bisa langsung didengar oleh Pemko Binjai,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Hairil menegaskan bahwa dirinya bukan menolak penegakan peraturan daerah (Perda), melainkan menilai pelaksanaan pembongkaran dilakukan kurang tepat dari sisi waktu dan pendekatan.

Menurutnya, penegakan aturan tidak seharusnya hanya dilakukan secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan dampak sosial, khususnya terhadap pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari berjualan.

“Seharusnya dilakukan pendekatan humanis terlebih dahulu melalui sosialisasi, kemudian dicarikan solusi seperti relokasi agar pedagang tetap bisa berjualan,” katanya.

Ia juga menilai, jika alasan penertiban semata-mata karena penegakan Perda, maka berpotensi banyak lapak PKL lain di Kota Binjai yang akan terdampak.

Selain itu, Hairil menyayangkan tidak dilibatkannya DPRD dalam pembahasan sebelum eksekusi pembongkaran dilakukan.

“Saya tahunya justru dari video yang viral di media sosial. Tidak pernah diajak berdiskusi sebelumnya untuk mencari solusi bersama,” ucapnya.

Terkait kritikannya terhadap kebijakan pemerintah, kata Hairil, hal ini sejalan dengan fungsinya sebagai anggota dewan yang mengharuskan untuk menjalankan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Lebih lanjut, Hairil menyebut pihak DPRD Binjai juga telah melayangkan surat pemanggilan kepada Sekretaris Daerah dan Kasatpol PP untuk rapat dengar pendapat (RDP). Namun, pihak Sekda tidak hadir dalam agenda tersebut.

“Kami akan kirim surat pemanggilan ulang. Jika tetap tidak hadir, DPRD akan menggunakan hak-hak yang dimiliki,” tuturnya tegas.

Polemik ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mengambil kebijakan agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, khususnya yang menyangkut kepentingan ekonomi warga kecil. (hm27)