Tebing Tinggi, MISTAR.ID

Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi, Sakti Khaddafi Nasution, diminta segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga bermasalah terkait izin dan sanitasi.

Permintaan tersebut disampaikan LSM Strategi melalui surat pengaduan masyarakat (dumas) yang dilayangkan pada April 2026 lalu.

Ketua LSM Strategi Kota Tebing Tinggi, Ridwan Siahaan, menilai hingga kini DPRD Tebing Tinggi belum merespons laporan yang mereka sampaikan.

“Surat dumas sudah kami sampaikan kepada Ketua DPRD Tebing Tinggi. Tapi hingga saat ini saya selaku pendumas tidak dipanggil untuk RDP dengan pengelola SPPG. Saya juga tidak melihat pihak DPRD Tebing Tinggi melakukan sidak ke SPPG. Jadi saya menganggap dumas yang kami berikan tidak direspons,” ungkap Ridwan, Kamis (7/5/2026).

Menurut Ridwan, sejumlah SPPG di Kota Tebing Tinggi diduga belum memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan, namun masih tetap beroperasi.

“Kami menduga masih ada SPPG yang tidak memiliki SLHS namun tetap beroperasi. Untuk itu, kami meminta DPRD bertindak tegas segera melakukan RDP maupun sidak,” katanya.

Ia menjelaskan, kewajiban kepemilikan SLHS bagi SPPG telah ditegaskan dalam surat Badan Gizi Nasional Nomor 769/D.TWS/03/2026 tertanggal 8 Maret 2026 tentang pemberhentian operasional sementara dapur SPPG.

“Dengan jelas SPPG harus memiliki SLHS. Bagi yang belum memiliki SLHS agar jangan beroperasi atau berhenti sementara,” sebutnya.

Selain persoalan izin, Ridwan juga menyoroti dugaan sanitasi dapur MBG yang belum memenuhi standar dan berpotensi berdampak terhadap lingkungan sekitar.

“Para dinas terkait telah turun langsung ke sejumlah SPPG untuk meninjau dan memberikan saran masukan kepada pengelola. Namun belum sepenuhnya ditindaklanjuti pihak SPPG atau yayasan terkait,” ujarnya.

Ia menambahkan, permasalahan sanitasi dapur MBG hingga menu makanan yang disajikan juga masih menuai protes dari sejumlah pihak sekolah.

“Menurut kami, sanitasi yang digunakan oleh SPPG di Kota Tebing Tinggi diduga belum memenuhi standar dari Dinas Lingkungan Hidup, sehingga patut diduga SLHS yang digunakan pihak SPPG wajib ditinjau ulang keabsahannya melalui RDP dari masing-masing pihak terkait,” sambungnya.

Sementara itu, hingga berita ini dikirim ke meja redaksi, Ketua DPRD Tebing Tinggi, Sakti Khaddafi Nasution, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi MISTAR. (hm25)