Sergai, MISTAR.ID - Proyek pekerjaan Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang merupakan program pemerintah menuai protes dari warga selaku pemilik sawah di sekitar wilayah proyek di Dusun Sei Kering, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Jumat (24/7/2026).

Beberapa warga pemilik sawah di sekitar lokasi proyek bersama Kepala Dusun, Ketua Kelompok Tani, dan Kepala Desa Juhar mendatangi lokasi pekerjaan cetak sawah untuk menghentikan alat berat yang sedang beroperasi.

Menurut warga, pekerjaan Cetak Sawah Rakyat tersebut dinilai tidak sesuai karena pihak rekanan tidak memperhatikan dampak terhadap lahan persawahan di sekitar proyek.

Maida Boru Gultom, salah seorang pemilik tanaman padi, mengatakan pada dasarnya warga mendukung program CSR yang mengalihfungsikan lahan sawit menjadi sawah.

Namun, menurutnya, yang diprotes warga adalah pihak pemborong tidak memperhatikan kondisi tanaman padi di sekitar lokasi yang telah berumur dua bulan sehingga dikhawatirkan akan terserang hama tikus.

"Yang jelas, kalau pekerjaan ini tetap diteruskan, kami masyarakat memastikan bahwa tanaman padi kami akan terserang tikus. Ditambah lagi dengan tumpukan batang kelapa sawit yang dibuat di perbatasan dengan tanaman padi kami. Jadi kalau pekerjaan ini terus dilakukan, siapa nanti yang bertanggung jawab kalau kami gagal panen? Jadi kami berharap Dinas Pertanian Sergai tidak melanjutkan proyek ini sampai kami selesai panen," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Juhar, Derman Sinaga, menyatakan pihak desa tetap mendukung program pemerintah tersebut.

Namun, lanjutnya, ada beberapa warga, khususnya pemilik lahan persawahan di sekitar lokasi, yang menyampaikan protes.

"Mereka khawatir tanaman padi mereka gagal panen akibat adanya serangan hama tikus. Jadi kalau menurut saya itu hal yang wajar dilakukan warga," ungkapnya.

Dirinya juga menyebutkan pihak desa telah menyampaikan kepada pemerintah agar proyek program CSR tersebut dilaksanakan setelah masyarakat selesai panen padi.

"Sebelumnya sudah saya sampaikan ke pemerintah agar pekerjaan tersebut dilakukan setelah panen padi atau sebelum masa tanam. Namun pihak rekanan tetap mengerjakan, sampai akhirnya masyarakat protes," sebutnya. (hm25)