Dairi, MISTAR.ID

Narasi 'Dairi Naik Kelas' yang digaungkan Bupati Dairi Vickner Sinaga sebagai visi besar pembangunan daerah menuai sorotan dari warga. Sejumlah masyarakat mempertanyakan indikator keberhasilan serta makna konkret dari konsep tersebut, di tengah berbagai persoalan pembangunan yang masih dirasakan.

Sorotan itu salah satunya disampaikan Vikram Berutu, warga Sidikalang. Ia menilai slogan 'Dairi Naik Kelas' belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi di lapangan, khususnya terkait infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

Menurut Vikram, sekitar 70 persen jalan di Kabupaten Dairi masih dalam kondisi rusak berat. Keterbatasan anggaran membuat perbaikan jalan dilakukan secara tambal sulam. Selain itu, ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah, lemahnya pengawasan proyek, serta ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.

“Yang ingin diketahui masyarakat adalah apa indikator terukur dari ‘Dairi Naik Kelas’. Bagaimana pemerintah daerah menjawab kebutuhan dasar masyarakat, di tengah keterbatasan anggaran infrastruktur,” ujarnya kepada Mistar, Sabtu (10/1/2026).

Ia juga mempertanyakan strategi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan upaya menarik investor dengan perbaikan infrastruktur dasar, terlebih di tengah informasi bahwa tahun ini anggaran infrastruktur dinilai belum signifikan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Dairi Vickner Sinaga menjelaskan bahwa dirinya mulai menjabat pada 20 Februari 2025 dengan kondisi awal Kabupaten Dairi berada di peringkat 28 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

“Visi ‘Dairi Naik Kelas’ akan dinilai di akhir satu tahun kerja, tepatnya 20 Februari 2026, melalui penilaian Kementerian Dalam Negeri,” kata Vickner melalui pesan WhatsApp kepada Mistar.

Ia menjelaskan, program yang dijalankan saat ini masih mengacu pada APBD 2025 yang merupakan produk perencanaan tahun sebelumnya. Namun demikian, arah visi 'Dairi Naik Kelas' mulai terlihat dalam APBD Perubahan 2025.

Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sumber di luar PAD, penambahan program yang disetujui DPRD, serta rencana perbaikan sekitar 30 kilometer jalan rusak yang tersebar di sekitar 60 desa hingga akhir Desember 2025.

“Awalnya anggaran perbaikan jalan ini tidak ada alokasinya. Memang belum semua desa bisa disentuh karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Selain itu, Vickner menyebut Dairi juga berkontribusi dalam pengembalian status UNESCO Global Geopark Kaldera Toba menjadi green card, telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, membentuk 169 Koperasi Merah Putih, serta melaksanakan program Makan Bergizi Gratis bagi 24 ribu penerima manfaat dari target 80 ribu orang.

Terkait keterbatasan anggaran, Vickner mengakui hingga kini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dairi masih di bawah 10 persen dari total anggaran. Karena itu, peningkatan pendapatan daerah menjadi fokus utama pemerintahannya.

Sementara itu, di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi, Pemkab Dairi juga mendorong gotong royong bersama masyarakat sebagai solusi sementara perbaikan infrastruktur. Hal ini terlihat saat Bupati Dairi bersama warga dan pemerintah desa melakukan tambal sulam jalan menggunakan material sirtu di Desa Bandar Kuta Usang, Kecamatan Pegagan Hilir.

“Kami berharap semangat kebersamaan antara pemerintah, OPD, kepala desa, dan masyarakat terus tumbuh, sembari menunggu dukungan anggaran yang lebih memadai,” tuturnya. (hm25)