Tebing Tinggi, MISTAR.ID

Asisten I Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Kesehatan, Muhammad Faridz Syahrian, memberikan tanggapan terkait video viral dugaan penolakan pasien di RSUD dr. H. Kumpulan Pane. Faridz menyebut insiden tersebut dipicu adanya miskomunikasi dalam proses pelayanan.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Tebing Tinggi pada Jumat sore (9/1/2026). Bertempat di Gedung Manajemen RSUD dr. H. Kumpulan Pane, Faridz menegaskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama tanpa memandang status pasien.

“Saya melihat pihak Pemerintah Kota telah melakukan upaya perbaikan. Apa pun status pasiennya, memang harus kita layani. Rakyat Indonesia, rakyat yang membutuhkan pertolongan harus dilayani. Mungkin ada miskomunikasi dalam prosesnya, namun ke depan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” tutur Faridz dalam sesi wawancara bersama wartawan.

Ia juga mengatakan telah menyempatkan diri menjenguk pasien berinisial S di RS Chevani. Faridz mengonfirmasi kondisi pasien saat ini relatif stabil dan telah mendapatkan tindakan medis lanjutan. Menurutnya, Ibu S merupakan pasien rutin di RSUD dr. H. Kumpulan Pane yang memang memerlukan penanganan untuk kondisi kesehatan tertentu.

Selain memantau kasus tersebut, kunker ini juga bertujuan untuk meninjau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tebing Tinggi.

“Kita memberikan masukan ke Presiden terkait apa saja yang menjadi isu kesehatan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, menekankan komitmen Pemerintah Kota dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, baik di RSUD dr. H. Kumpulan Pane, FKTP Puskesmas, maupun dalam pelaksanaan program MBG.

Menanggapi kejadian viral tersebut, Sekdako menyatakan manajemen telah bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, ia mengakui adanya kendala di tingkat pelaksana.

“Ada beberapa komponen SOP yang kemungkinan kurang dipahami oleh praktisi di lapangan atau staf akar rumput. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami,” ujar Sekdako.

Senada dengan Sekdako, Direktur RSUD dr. H. Kumpulan Pane, drg. Lili Marliana, menyampaikan permohonan maaf dan menjadikan insiden tersebut sebagai pembelajaran berharga. Ia berjanji akan memaksimalkan pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Ini suatu pembelajaran yang berharga. Ke depan kami akan berusaha maksimal agar hal seperti ini tidak terulang kembali,” kata drg. Lili Marliana.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Mutu Pelayanan Kesehatan Sumatera Utara, dr. Muhammad Emirsyah Harvian Harahap, mengingatkan bahwa Sumatera Utara, termasuk Kota Tebing Tinggi, telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Artinya, seluruh warga berhak mendapatkan pengobatan gratis sesuai ketentuan yang berlaku.

“Mohon ini dilaksanakan. Akan keluar rekomendasi dari Satgas yang biasanya ditembuskan ke Ombudsman, Gubernur, dan BPJS Kesehatan. Namun dari pemberitaan yang kami lihat, ini terjadi karena miskomunikasi. Artinya, lakukan komunikasi yang baik agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tuturnya.

Sebelumnya, video penolakan pasien di RSUD dr. H. Kumpulan Pane dengan alasan ruangan penuh viral di media sosial pada Jumat (9/1/2026). Selain membahas kasus tersebut, pertemuan antara tim Penasihat Khusus Presiden dengan jajaran Pemko Tebing Tinggi juga membahas pengembangan layanan onkologi, cath lab, serta jaminan kesejahteraan tenaga medis.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Inspektur Kota Tebing Tinggi Muhammad Fachri, Kepala Dinas Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Kepala Dinas Kominfo Ghazali Rahman, serta jajaran manajemen RSUD dr. H. Kumpulan Pane, instansi terkait, dan tim peliputan Diskominfo. (hm25)