Medan, MISTAR.ID

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Afif Nasution kembali menargetkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024.

Target itu disampaikan Bobby saat menghadiri acara penyampaian LKPD 2024-Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut, Rabu (26/3/2025) siang.

"Ini semangat bagi kami untuk bersama mengikuti tertib administrasi dan keuangan. Inilah semangat kami untuk melakukan pekerjaan yang bisa dirasakan masyarakat langsung, dan juga yang terbaik untuk administrasi keuangan," ujarnya.

Bobby mengatakan untuk mencapai target WTP ke-11, Pemprov Sumut terus berupaya menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh BPK Sumut atas LKPD yang telah dilaporkan.

"Pemprov Sumut ini sudah 10 kali mendapat opini WTP. Penilaian ini menjadi penyemangat bagi kami yang baru dan yang sudah lama untuk bisa melayani masyarakat dan sebagai pengingat," katanya.

Menurutnya pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan mekanisme agar Pemprov Sumut tertib dalam administrasi keuangan. Ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut agar melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPik.

"Kalau penilaian sudah baik, tentu ini menjadi nilai moril dan tanggung jawab kami. Bukan hanya kepada masyarakat tapi kepada negara. Mudah-mudahan dengan keinginan kita semua, Pemprov bisa mendapat WTP ke-11,” ucapnya.

Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa Pemprov Sumut telah melakukan pengarahan dalam rangka exit meeting pemeriksaan interim dalam penyerahan LKPD Sumut.

Pemprov Sumut juga telah melakukan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024-Unaudited kepada BPK yang akan diaudit.

“Pemeriksaan laporan keuangan itu ada tahapannya. Mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap pelaksanaan baru akan kami mulai ketika sudah diserahkan," tutur Paula.

"Dari hasil perencanaan kami akan menentukan strategi. Dari hasil perencanaan pemeriksaan kami mengkomunikasikan indikasi yang mungkin perlu ada tindakan-tindakan perbaikan,” ujarnya menambahkan.

Paula juga menjelaskan, dalam pemeriksaan BPK juga terdiri dari beberapa jenis yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah pemeriksaan yang diatur waktunya seperti laporan keuangan pemerintah. (iqbal/hm27)