Dairi, MISTAR.ID - Forum masyarakat Kabupaten Dairi menemui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Ombudsman di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi yang mendorong percepatan pengoperasian PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Sumut).

Penyampaian aspirasi tersebut disampaikan Ketua Harian Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD), Aslim Padang, kepada sejumlah media di Sidikalang, Rabu (1/7/2026).

Aslim mengatakan, pihaknya mendatangi KLH pada Selasa (23/6/2026) hingga Jumat (26/6/2026) untuk menyampaikan aspirasi berupa bantahan terhadap isu negative mengenai dampak PT DPM.

Menurut Aslim, isu negatif mengenai PT DPM hanya dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu saja.

"Untuk itu, kami sudah menyampaikan dokumen mengenai situasi faktual di lapangan kepada KLH sebagai bahan pertimbangan agar mendukung operasional DPM. Kami tidak menggiring opini seperti kelompok lain. Mereka mencaplok kondisi di daerah lain seolah-olah sudah terjadi di Dairi. Itu yang kami suarakan di KLH," kata Aslim.

Menurut Aslim, dorongan percepatan pengoperasian PT DPM di Dairi justru mendapat dukungan dari banyak masyarakat. Seiring terbitnya persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Tujuan kami ke Jakarta adalah memberikan dukungan penuh terhadap investasi yang dinilai berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai tuduhan mengenai dampak sosial maupun lingkungan sebagaimana disampaikan segelintir orang perlu ditelaah secara objektif di lapangan berdasarkan fakta," ujarnya.

Ia menambahkan, kehadiran PT DPM akan membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (hm20)