Tapteng, MISTAR.ID - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, secara resmi melaunching penyaluran Bantuan Pangan alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 sebanyak 1.394,7 ton.

Launching bantuan pangan tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Camat Pandan, Senin (31/8/2026).

Berdasarkan data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), rincian penyaluran bantuan pangan tersebut meliputi 46.490 Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang tersebar di 215 desa/kelurahan pada 20 kecamatan di Kabupaten Tapteng.

Setiap penerima mendapatkan bantuan 10 kilogram beras untuk setiap alokasi. Dengan demikian, total bantuan selama tiga bulan mencapai 30 kilogram per penerima, dengan keseluruhan beras yang disalurkan mencapai 1.394.700 kilogram atau sekitar 1.394,7 ton.

Penyaluran perdana dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan Pandan selama lima hari kerja. Selanjutnya, penyaluran dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapteng.

Dalam sambutannya, Masinton Pasaribu menyampaikan pentingnya akurasi data penerima agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Ia menginstruksikan para lurah dan kepala desa agar segera memperbaiki data penerima bantuan apabila masih ditemukan kesalahan dalam pendataan di tingkat bawah.

"Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) harus terus diperbarui agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran," ujarnya.

Ia menjelaskan, data harus terus diperbaiki. Apabila terdapat kesalahan pendataan di tingkat bawah, segera dilakukan perbaikan sehingga bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Masinton juga menegaskan kepada camat, lurah, kepala desa, kepala lingkungan (kepling), serta Dinas Sosial untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala, minimal setiap tiga hingga empat bulan.

"Pemutakhiran ini kita nilai sangat penting dilakukan, apalagi setelah terjadi bencana atau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat," katanya.

Ia juga menekankan bahwa penetapan penerima bantuan harus dilakukan secara adil dan tidak boleh berdasarkan hubungan keluarga, kedekatan dengan perangkat pemerintahan, suku, agama, maupun dukungan politik.

"Tidak boleh ada pilih kasih. Jangan karena keluarga, perangkat, suku, agama atau karena pilihan politik. Yang harus menjadi prioritas adalah masyarakat yang memang menjadi korban dan terdampak, terutama mereka yang paling membutuhkan," ucapnya.

Di kesempatan itu, Bupati juga meminta masyarakat yang belum terdaftar untuk melapor kepada pemerintah desa/kelurahan agar dapat diverifikasi pada periode berikutnya.

Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga, Muhamad Bagus Aminullah, menyampaikan bahwa Perum Bulog memastikan ketersediaan stok beras kurang lebih 4.500 ton untuk mendukung berbagai penugasan pemerintah, termasuk penyaluran Bantuan Pangan di Tapteng.

"Kami berkomitmen menjaga kualitas dan kuantitas bantuan. Apabila masyarakat menerima beras dalam kondisi rusak atau jumlah tidak sesuai, masyarakat diminta melapor melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk ditindaklanjuti dan diganti oleh pihak Bulog," ujarnya.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui program Presiden yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meringankan beban pengeluaran penerima bantuan.

"Maka itu, mari kita pastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar berhak. Bantuan pangan ini jangan diperjualbelikan," tuturnya.