Tapteng, MISTAR.ID

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu, menyampaikan kondisi geografis wilayah Kabupaten Tapteng yang didominasi perbukitan mencapai 55-60 persen.

Namun sangat disayangkan banyaknya alih fungsi lahan di kawasan lereng yang sangat agresif, dimana hutan ditebang dan dijadikan perkebunan sawit tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan.

Maka itu, menurutnya, pentingnya langkah nyata dalam menata kembali wilayah Kabupaten Tapteng dan Ekosistem Batang Toru pascabencana.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Workshop Menata Ulang Kabupaten Tapteng dan Ekosistem Batang Toru yang diselenggarakan di GOR Pandan, Selasa (12/5/2026).

"Pembicaraan kita hari ini adalah upaya penyelamatan ke depan. Apa yang kita rencanakan hari ini adalah upaya menghidupi generasi mendatang supaya mereka aman dan selamat," ujarnya.

Ia menegaskan, semua pihak harus datang dengan cara pandang baru, jangan lagi berpikir seperti sebelum bencana yang melakukan alih fungsi hutan sesukanya.

Menurutnya, bahwa peristiwa pada 25 November lalu merupakan pelajaran pahit akibat pembangunan yang tidak berbasis lingkungan.

"Oleh karena itu, paradigma pembangunan ke depan wajib berbasis mitigasi, dimana setiap tindakan harus dikaji dampaknya terhadap potensi bencana," katanya.

Masinton menuturkan sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Tapteng melalui Dinas Pendidikan telah diarahkan untuk menyusun modul ajar pengenalan kebencanaan.

"Upaya ini bertujuan agar anak-anak di Tapteng memiliki pemahaman mitigasi sejak usia dini," ucapnya.

Masinton menambahkan, Blbencana ini harus menjadi pelajaran buat bersama dan harus punya komitmen yang kuat bagaimana mengatasinya melalui edukasi yang berkelanjutan.

Workshop ini turut menghadirkan berbagai pakar dan pemangku kepentingan untuk memberikan pemaparan komprehensif, di antaranya BPBD Tapteng mengenai Penanganan Darurat dan Pemetaan Risiko.

Heri Prasetio (Praktisi Tata Ruang) mengenai Desain Wilayah Aman Bencana, Elvina Rosinta Dewi (Kabid KSDA Wilayah II Siantar) mengenai Konservasi Sumber Daya Alam.

Kemudian, Edward Darmansyah (Dinas PKP Provsu) mengenai Penataan Kawasan Permukiman, dan Zainuddin (DLHK Provsu) mengenai Pengawasan dan Penegakan Hukum Kehutanan, serta Direktur Eksekutif WALHI Nasional mengenai Advokasi Lingkungan Hidup.