Medan, MISTAR.ID

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menanggapi pernyataan Menteri UKP terkait lambatnya pembangunan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Bobby menegaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan bantuan dari pemerintah pusat, melainkan lebih pada kendala administrasi, khususnya terkait validasi data korban terdampak bencana.

“Sudah saya sampaikan berkali-kali untuk Tapteng. Bahkan asisten kami sudah ditempatkan di sana untuk benar-benar membantu, mulai dari administrasi hingga kebijakan,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam kondisi bencana, banyak dokumen penting milik warga seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) hilang, sehingga proses verifikasi data menjadi lebih kompleks dan membutuhkan ketelitian.

Menurutnya, seluruh data penerima bantuan harus dikonfirmasi secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) kepala daerah sebagai dasar hukum pencairan bantuan dari pemerintah pusat.

“Masalahnya, terkadang SK kepala daerah kabupaten/kota ini lambat dikeluarkan. Padahal, kami sudah menyampaikan secara terus-menerus,” kata politisi Gerindra itu.

Ia menegaskan, pemerintah pusat sejatinya telah menyatakan kesiapan penuh untuk membantu pembangunan huntara bagi masyarakat terdampak. Namun, pencairan bantuan tidak bisa dilakukan tanpa landasan data yang sah dan terverifikasi.

“Bantuan itu bukan tidak ada. Pemerintah pusat selalu siap. Hanya saja, saat akan dikucurkan, harus ada landasan data berupa SK kepala daerah. Itu yang masih menjadi kendala, khususnya di Tapteng,” ucapnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Golkar, Manaek Hutasoit, mendorong pemerintah segera mempercepat relokasi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera Utara ke hunian yang lebih layak.

Desakan ini disampaikan menyusul kondisi di lapangan yang menunjukkan masih adanya warga bertahan di tenda pengungsian, meskipun bencana telah terjadi sekitar empat bulan lalu.

Menurut Manaek, lambannya proses verifikasi dan pendataan menjadi salah satu penyebab utama belum terealisasinya relokasi ke hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap). (hm27)