Medan, MISTAR.ID

Pemadaman listrik massal yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera Utara dan sejumlah daerah di Pulau Sumatera selama hampir 24 jam menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Meryl Rouli Saragih. Ia menilai masyarakat kini membutuhkan kepastian dan solusi nyata dari PLN, bukan sekadar permintaan maaf.

Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya pemadaman listrik massal yang melanda berbagai wilayah Sumatera Utara dan sejumlah kawasan Sumatera lainnya hampir selama 24 jam penuh.

Pasalnya, hingga saat ini masyarakat masih belum mendapatkan kejelasan informasi yang memadai mengenai sejauh mana progres pemulihan dan kapan kondisi kelistrikan benar-benar kembali normal.

“Masyarakat berhak mempertanyakan, apakah persoalan ini murni akibat faktor cuaca atau sesungguhnya merupakan akumulasi dari permasalahan yang telah lama ada dan lemahnya mitigasi yang tidak pernah dibenahi secara serius?” ujarnya kepada Mistar, Sabtu (23/5/2026) sore.

Ia menegaskan, pertanyaan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan cerminan kekecewaan publik yang sudah terlalu lama bersabar. Menurutnya, pernyataan PLN terkait indikasi awal bahwa gangguan ini berasal dari sistem transmisi yang dipicu cuaca buruk sehingga menimbulkan efek domino pada jaringan interkoneksi Sumatera patut ditelusuri.

“Cuaca ekstrem bukanlah hal baru. Dalam sistem kelistrikan modern, risiko semacam ini seharusnya dapat diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai, sistem cadangan yang andal, dan manajemen krisis yang matang,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan PLN wajib dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Tidak ada ruang untuk menutup-nutupi fakta di lapangan.

“Sebagai bagian dari Komisi E DPRD Sumatera Utara yang membidangi kesejahteraan rakyat, saya melihat langsung betapa blackout ini sangat meresahkan masyarakat luas. Aktivitas ekonomi terganggu, jalanan menjadi tidak kondusif akibat padamnya lampu lalu lintas, kepanikan melanda warga, hingga antrean panjang terbentuk di SPBU karena kekhawatiran terhadap distribusi dan operasional yang terhambat,” ucapnya.

Ia menjelaskan, dampak paling memprihatinkan juga dirasakan sektor kesehatan. Rumah sakit, klinik, dan berbagai fasilitas pelayanan medis terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk mengoperasikan genset demi memastikan pelayanan tetap berjalan.

“Begitu juga harga solar yang tinggi semakin menambah beban operasional dan menciptakan efek domino yang merugikan masyarakat luas. Ini bukan sekadar soal ketidaknyamanan, ini menyangkut nyawa manusia,” kata Meryl.

Ia menambahkan, para pemangku kepentingan tidak bisa terus membiarkan rakyat menjadi pihak yang selalu menanggung akibat dari lemahnya pelayanan publik dan buruknya mitigasi sistem. Menurutnya, ini bukan pertama kalinya terjadi dan tanpa tindakan nyata, bukan pula yang terakhir.

“Oleh karena itu, saya meminta PLN tidak hanya berfokus pada permintaan maaf semata, tetapi juga memberikan penjelasan yang jelas, transparan, dan penuh tanggung jawab kepada masyarakat mengenai akar persoalan ini, serta langkah-langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang,” tegas Meryl.

Ia menilai perusahaan negara sebesar PLN harus dipimpin oleh individu yang benar-benar kompeten, profesional, dan mampu bekerja secara efektif dalam situasi krisis. Jabatan di sektor strategis, katanya, bukan arena untuk coba-coba.

“Apabila mereka tidak mampu menjalankan amanah dan memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap terjaga, maka sudah sepantasnya memberikan kesempatan kepada pihak yang lebih siap dan lebih kompeten untuk tampil memimpin,” ucapnya.

Lebih jauh, ia mendorong agar dilakukan langkah-langkah serius yang berpihak kepada masyarakat, seperti audit menyeluruh terhadap sistem transmisi dan manajemen mitigasi PLN di seluruh wilayah Sumatera.

“Penguatan sistem cadangan listrik untuk fasilitas vital seperti rumah sakit, SPBU, dan layanan publik lainnya. Begitu juga modernisasi infrastruktur kelistrikan secara menyeluruh agar peristiwa blackout berskala besar tidak terus berulang,” katanya.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya evaluasi pemberian kompensasi yang adil bagi masyarakat dan para pelaku usaha yang terdampak langsung akibat pemadaman tersebut.

“Listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Ketika listrik padam hampir sehari penuh, yang terganggu bukan hanya lampu di rumah-rumah warga, tetapi juga roda ekonomi, layanan kesehatan, keamanan di jalan raya, dan yang paling mendasar, kepercayaan publik terhadap negara. Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi nyata, bukan sekadar alasan,” ketusnya. (hm27)