Toba, MISTAR.ID (17/7/2026) – Dalam rapat paripurna, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Toba menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba secara umum belum mampu mencapai target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025.

Anggota Banggar DPRD Toba, Pidel Hutahaean, mengatakan berdasarkan hasil pendapatan tahun lalu, perangkat daerah sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat memaksimalkan potensi sumber-sumber PAD.

"Realisasi pendapatan Kabupaten Toba secara umum sebesar Rp1.220.313.353.032,13 dari target Rp1.288.418.122.651,00 atau mencapai 94,71 persen," kata Pidel, Jumat (17/7/2026).

Pidel juga menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan Banggar DPRD Toba, laporan keuangan hingga 31 Desember 2025 mencatat sisa anggaran sebagai berikut:

Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp1.492.175.460,00.

Sisa DAK Nonfisik: Rp3.977.708.922,00.

Sisa Dana Insentif Daerah (DID): Rp7.142.003,00.

Sisa belanja (DAU, DBH, dan lainnya): Rp26.680.950.375,43.

Sisa Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi: Rp672.961.553,02.

Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Rp593.061.161,24.

Sisa kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Rp944.854.062,00.

Total sisa anggaran mencapai Rp34.368.853.536,69.

Selain itu, Pidel menyampaikan pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp68.104.769.618,87, belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp76.522.856.859,56, serta transfer yang tidak terealisasi sebesar Rp25.950.766.296,00.

Sementara itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp34.368.853.536,69. Banggar DPRD Toba meminta bupati memperhatikan tanggapan dan saran yang telah disampaikan agar dapat ditindaklanjuti sehingga kondisi serupa tidak kembali terjadi pada pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang sedang berjalan. (hm27)