Tebing Tinggi, MISTAR.ID
Angka kemiskinan di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 tercatat 16.340 jiwa atau sekitar 9,59 persen dari jumlah total penduduk 176,083 jiwa. Namun untuk memastikan data yang tepat, Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi sedang melakukan pendataan.
Pj. Wali Kota Tebing Tinggi Syarmadani dalam rapat koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), meminta petugas untuk hati-hati dalam mengentri data.
“Saya harap kepada tim yang mendata, tolong bantuannya agar hati-hati dalam mengentri data. Harapan saya, tim yang turun melakukan pendataan, agar benar melakukan sesuai pedoman. Harus sesuai dan program tepat sasaran, jangan sampai sekedar mengisi data,” ucap Syarmadani pada Rabu (15/11/23) di ruang Aula Bappeda Jalan Delima No. 5 Kelurahan Rambung.
Baca juga; Tekan Angka Kemiskinan di Simalungun, Dinsos Berencana Salurkan Modal Bagi Pelaku UMKM
Selain itu Syarmadani menekankan, setiap OPD atau stakeholder terkait diharapkan untuk melakukan inovasi, kreatif dengan pemahaman kerjasama, saling koordinasi dan memahami kondisi daerah.
Syarmadani menegaskan, kepada jajarannya agar dapat memberikan catatan arahan langsung kepada unit di bawahnya. Kemudian, Inspektorat diminta agar memberikan pemahaman kepada OPD atau pihak terkait, kaitan dengan kategori apa saja yang termasuk dalam Direct (dampak langsung) dan Indirect (dampak tak langsung).
“Mana saja kategori Direct dan Indirect, tolong dibantu. Untuk itu juga tolong diberi justifikasi aturannya, norma pasal. Pj. Sekda perlu kiranya melakukan pendampingan, direct dan indirect itu tadi,” pungkas Syarmadani.
Sementara itu, Pj. Sekdako H. Kamlan Mursyid, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi perencanaan oleh BPKP Perwakilan Sumut untuk 5 sektor prioritas nasional, yakni pariwisata (alokasi 2,38 persen), ketahanan pangan (alokasi 7,53 persen), UMKM/ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (alokasi 9,05 persen), pengentasan kemiskinan (alokasi 15,11 persen) dan penanganan stunting (alokasi 6,52 persen).
Baca juga: Bupati Sergai Targetkan Angka Kemiskinan Turun Menjadi 3 Persen pada 2029
Untuk tahun 2024, tambah Pj. Sekdako, agar belanja indirect di efisienkan dan lebih fokus untuk belanja direct yang langsung menyentuh masyarakat.
“Ada indirect 89,10 persen atau Rp 98.456.199.535. Yang tepat sasaran (direct) 10.99 persen atau Rp 12.161.381.200 dari 5 komponen yang diharapkan pusat. Oleh sebab itu, kolaborasi SKPD yang ada untuk 5 sektor prioritas nasional,” kata Pj. Sekdako.
Oleh sebab itu, Tambah Sekdako, kepada SKPD program dan kegiatan yang telah disusun, supaya disesuaikan untuk direct dan indirect untuk yang 5 sektor.
“Programkanlah pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Saya mintakan kepada Bappeda, BPKPD dan tim untuk mengecek itu. Mudah-mudahan kedepan kita mendapat nilai yang lebih baik,” tutup Pj. Sekdako.
Baca juga: BLT BBM Terbukti Berhasil Tahan Kenaikan Angka Kemiskinan
Perlu diketahui bahwa dalam kegiatan tersebut, Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. selaku Penanggung Jawab TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Tebing Tinggi dan Pj. Sekdako H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M. selaku Wakil Ketua TKPK Kota Tebing Tinggi serta Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik selaku Sekretaris TKPK Kota Tebing Tinggi.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Sekwan DPRD Kota M. Saat Nasution, S.H., Kepala OPD atau mewakili, Camat dan Lurah atau mewakili, tamu undangan dari OPD terkait. (nazli/hm17)
