Pematangsiantar, MISTAR.ID

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin, berencana mengusulkan kepada Menteri BUMN agar membuat kebijakan khusus terkait persoalan yang dialami masyarakat Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kota Pematangsiantar, dengan pihak PTPN III.

Hal itu disampaikannya saat berdialog langsung dengan warga dalam kegiatan bertajuk Penegakan HAM di Wilayah Konflik Agraria Kampung Baru, Jumat (16/5/2025).

Wamen HAM menyatakan bahwa ia telah mencatat berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat Kampung Baru. Berdasarkan informasi yang diterimanya, konflik antara warga dan PTPN III kini menjadi perhatian serius Kementerian HAM.

“Negara bertanggung jawab dan harus hadir di tengah masyarakat. Warga berhak atas pendidikan, kehidupan yang sejahtera, serta pekerjaan yang layak. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan melalui dialog,” ujar Mugiyanto.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas dan perdamaian di wilayah tersebut.

"Tidak ada lagi yang namanya kekerasan di wilayah ini. Kami dari pemerintah berkomitmen melakukan hal itu," ucapnya.

Lebih lanjut, Mugiyanto menekankan pentingnya duduk bersama sebagai upaya menyelesaikan masalah.

"Yang saya lihat belum terjadi (dialog) di sini," ujarnya seraya meminta aparat penegak hukum agar memastikan tidak ada tindakan intimidatif terhadap masyarakat.

"Dari pengakuan masyarakat situasi yang tidak kondusif sering terjadi di Kampung Baru. Ini yang perlu menjadi perhatian kita semua, baik pemerintah daerah maupun penegak hukumnya. Ini tentang basic human rights (hak manusiawi)," ucapnya.

Mugiyanto mengakhiri pernyataannya dengan menyampaikan bahwa masyarakat tidak menuntut hal berlebihan.

"Hak manusia yang menjadi dasar hak atas rasa aman. Masyarakat tidak muluk-muluk. Masyarakat yang didominasi petani ingin mencari penghidupan sederhana dengan cara bekerja untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya, bukan untuk menguasai kemudian mengumpulkan harta kekayaan yang banyak," katanya (jonatan/hm17)