Pematangsiantar, MISTAR.ID

Lembaga Survei Independen Nasional (LSIN) merilis hasil survei terbaru terkait evaluasi kinerja Pemerintah Kota Pematangsiantar di bawah kepemimpinan Wali Kota Wesly Silalahi.

Survei ini dilaksanakan pada periode Januari hingga Februari 2026 dengan melibatkan 435 responden yang tersebar di 53 kelurahan di Kota Pematangsiantar. Survei menggunakan metode wawancara langsung (face to face interview) dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±4,7 persen.

Direktur Eksekutif LSIN, Dr. Bismar Sibuea, menyampaikan bahwa hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wali Kota Pematangsiantar berada pada angka yang sangat rendah, yakni hanya 9 persen.

“Berdasarkan temuan survei kami, hanya sekitar 9 persen masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja wali kota saat ini. Sementara mayoritas masyarakat, yaitu sekitar 86 persen responden, menyatakan kurang puas bahkan tidak puas terhadap kinerja pemerintah kota,” ujarnya kepada Mistar.id, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya jarak yang cukup besar antara ekspektasi masyarakat dengan realisasi kinerja pemerintahan kota saat ini.

Mayoritas Masyarakat Menilai Visi Pembangunan Belum Terwujud

Dalam survei tersebut, LSIN juga mengukur persepsi masyarakat terhadap implementasi visi pembangunan yang diusung pasangan Wesly Silalahi – Herlina, yaitu:

“Membangun Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.”

Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai visi tersebut belum menunjukkan dampak nyata.

Sebanyak:

1. 51% responden menyatakan visi pembangunan belum terlihat dampaknya
2. 17% menyatakan tidak terlaksana
3. 19% menilai baru mulai terlaksana
4. hanya 8% yang menilai sudah berjalan baik

“Artinya, secara umum masyarakat belum merasakan secara langsung implementasi dari visi pembangunan yang dijanjikan dalam kampanye sebelumnya,” jelasnya.

Infrastruktur dan Ekonomi Jadi Keluhan Utama

Survei LSIN juga memotret berbagai persoalan utama yang dirasakan masyarakat di Kota Pematangsiantar saat ini.

Beberapa masalah yang paling banyak disebutkan responden antara lain:

1. Infrastruktur jalan – 27%
2. Ekonomi dan lapangan kerja – 21%
3. Pengelolaan sampah – 18%
4. Pelayanan publik – 16%
5. Fasilitas kesehatan – 11%

Menurut Bismar Sibuea, temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal oleh pemerintah kota.

“Isu infrastruktur, ekonomi masyarakat, dan pengelolaan lingkungan masih menjadi keluhan dominan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berharap adanya langkah yang lebih konkret dan cepat dari pemerintah kota,” katanya.

Program Pendidikan Dinilai Belum Menunjukkan Perkembangan

Salah satu misi utama pemerintah kota adalah menjadikan Pematangsiantar sebagai kota pendidikan, termasuk rencana menghadirkan universitas negeri di Pematangsiantar.

Namun, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai program tersebut belum terlihat perkembangannya.

Sebanyak:

1. 59% responden menyatakan program pendidikan belum terlihat
2. 18% menilai sedang berjalan
3. 6% menilai sudah terwujud

“Harapan masyarakat terhadap sektor pendidikan sebenarnya sangat besar. Namun, dari sisi persepsi publik, masyarakat belum melihat perkembangan signifikan terhadap program tersebut,” jelasnya.

Pelayanan Publik Dinilai Masih Perlu Perbaikan

Dalam aspek pelayanan publik, masyarakat juga memberikan penilaian yang relatif rendah terhadap kinerja pemerintah kota.

Hasil survei menunjukkan:

1. 37% menilai pelayanan publik kurang baik
2. 19% menilai buruk
3. hanya 11% yang menilai baik

Beberapa keluhan masyarakat antara lain:

1. birokrasi yang lambat
2. pelayanan administrasi yang kurang responsif
3. pemanfaatan teknologi pelayanan yang belum optimal

Harapan Masyarakat terhadap Pemerintah Kota

Meski tingkat kepuasan publik tergolong rendah, LSIN menilai bahwa masyarakat masih memiliki harapan besar terhadap perbaikan kinerja pemerintah kota.

“Temuan survei ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menghadirkan program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucap Bismar.

Ia juga menegaskan bahwa survei ini dilakukan secara independen untuk memberikan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.