Simalungun, MISTAR.ID

Rapat panitia khusus (pansus) LKPJ DPRD Simalungun soal penggunaan anggaran tahun 2025 menyoroti persoalan pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Perdagangan, dalam rapat yang digelar di ruang Badan Anggaran (Banggar), Selasa (5/5/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus Chrismes Haloho, didampingi Wakil Ketua Pansus Perikson Purba, dihadiri Wakil Ketua DPRD Samrin Girsang dan Bona Uli Rajagukguk. Hadir pula Dinas Kesehatan, jajaran puskesmas, serta manajemen RSUD.

Fokus utama pembahasan mengerucut pada kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat yang dinilai masih jauh dari harapan. Direktur RSUD Perdagangan, Rudi Pangaribuan dalam paparannya mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kekurangan obat-obatan hingga kondisi gedung rumah sakit yang mengalami kebocoran di beberapa titik.

"Pelayanan dasar ini harus kita tuntaskan, karena berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat," kata Samrin Girsang dalam rapat tersebut.

Ia juga mendorong seluruh pihak termasuk Banggar, untuk bersama-sama memperjuangkan penguatan anggaran demi perbaikan layanan kesehatan.

Sorotan lebih keras disampaikan Bona Uli Rajagukguk. Ia mengaku kecewa dengan kondisi pelayanan di RSUD Perdagangan yang dinilai belum optimal.

"Pelayanan kesehatan itu yang utama. Sebenarnya bukan soal kurang anggaran, tapi bagaimana pengelolaannya. Kalau sampai disampaikan tidak ada obat, ini memalukan. Anggaran tiap tahun itu untuk apa?" ujarnya.

Bona menegaskan pengelolaan anggaran harus lebih berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pembangunan fisik. Ia juga mengingatkan agar pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilakukan sesuai regulasi.

"Kita pasti dukung kalau memang kekurangan obat, tapi harus jelas. Tolong Dirut jalankan sesuai Permendagri dalam pengelolaan BLUD, jangan main-main," ucapnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Perdagangan memaparkan kondisi operasional rumah sakit. Dari total 105 tempat tidur, hanya 40 yang saat ini dapat digunakan, dengan rata-rata pasien rawat inap sekitar 30 orang.

Data kunjungan pasien juga disampaikan. Untuk rawat jalan BPJS selama Januari hingga Maret 2026 tercatat lebih dari 3.000 pasien. Sementara rawat inap BPJS masing-masing 292 pasien pada Januari, 254 pasien Februari, dan 236 pasien Maret.

Adapun pasien rawat jalan umum tercatat 269 orang pada Januari, 249 orang Februari, dan 308 orang pada Maret. Untuk kasus penyakit kronis, tercatat 518 pasien dengan 452 di antaranya menjalani rawat jalan.

Terkait kondisi gedung yang bocor, pihak RSUD menyebutkan bahwa perbaikan atau rehabilitasi direncanakan dilakukan pada tahun 2026.

Di sisi lain, manajemen RSUD menargetkan peningkatan pendapatan secara signifikan. Dari sebelumnya sebesar Rp6 miliar per tahun, diusulkan naik menjadi Rp18 miliar, dengan asumsi perbaikan fasilitas dan layanan dapat terealisasi.

"Target pendapatan minimal kami Rp2 miliar per bulan. Dengan perbaikan yang direncanakan, kami optimistis bisa meningkatkan pelayanan sekaligus pendapatan," ujar Direktur RSUD.

Rapat Pansus ini menjadi penegasan bahwa DPRD Simalungun mendorong pembenahan serius sektor kesehatan, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga tata kelola dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.