Simalungun, MISTAR.ID

DPRD Kabupaten Simalungun mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) segera melakukan operasi pasar menyusul isu peredaran bawang ilegal dan fluktuasi tajam harga bahan pokok yang dinilai merugikan petani lokal.

Hal ini mengemuka dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Anggaran Tahun 2025 yang digelar di ruang Banggar DPRD Simalungun, Selasa (5/5/2026), dipimpin Ketua Pansus Chrismes Haloho didampingi Wakil Ketua Perikson Purba.

Dalam forum tersebut, Chrismes menyoroti minimnya intervensi pemerintah daerah saat harga komoditas pertanian anjlok di tingkat petani. Menurutnya, kondisi ini terus berulang dan menimbulkan keresahan, khususnya di kawasan Habonaron do Bona.

“Di mana peran pemerintah saat harga jatuh? Petani masih gelisah karena fluktuasi harga. Sekarang cabai merah Rp30 ribu, tapi sebelumnya sempat turun hingga Rp8 ribu. Harus ada strategi agar petani merasa terlindungi,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh hanya hadir saat harga tinggi, tetapi juga harus aktif menjaga stabilitas ketika harga anjlok. Salah satu langkah yang didorong adalah operasi pasar serta pengawasan distribusi, termasuk penindakan terhadap dugaan peredaran bawang ilegal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perindag Simalungun, Eva Tambunan, mengakui keterbatasan fasilitas menjadi kendala dalam menjaga stabilitas harga. Menurutnya, pembangunan fasilitas penyimpanan seperti cold storage menjadi kebutuhan mendesak.

“Untuk menjaga kestabilan harga, kita membutuhkan cold storage. Saat ini sudah ada resi gudang, namun belum didukung fasilitas penyimpanan yang memadai. Dengan cold storage, hasil panen bisa disimpan saat harga turun dan dilepas kembali saat harga naik,” katanya.

Ia menambahkan keberadaan cold storage tidak hanya membantu pemerintah dalam pengendalian harga, tetapi juga memberi ruang bagi petani untuk mengelola hasil panen secara lebih strategis.

Pimpinan pansus pun mendukung usulan tersebut. Chrismes menilai cold storage merupakan solusi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga. “Ini solusi yang baik. Saat harga murah, petani bisa menyimpan hasil panennya sehingga tidak terus dirugikan,” katanya.

DPRD berharap selain langkah jangka pendek seperti operasi pasar, pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan strategis yang berpihak pada petani, termasuk penguatan infrastruktur pascapanen dan pengawasan distribusi agar stabilitas harga dapat terjaga secara berkelanjutan.