BPK Soroti Pengelolaan Aset Lapangan Merdeka, Pemko Pematangsiantar Siapkan Penataan 2027

Pemko Pematangsiantar bakal melakukan penatausahaan terhadap aset di Lapangan Merdeka, termasuk kios-kios pedagang di seputaran Tugu Becak. (Foto: Hamzah/Mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar, Alwi Andrian Lumbangaol, menyampaikan bahwa Lapangan Merdeka merupakan salah satu aset strategis dan ruang publik yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar.
"Namun pemanfaatannya dinilai belum mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Makanya tahun 2027 akan kita lakukan penataan sebagaimana semestinya," ujar Alwi, Jumat (20/11/2026).
Bahkan, untuk penataan administrasi kios-kios di seputaran Lapangan Merdeka telah direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut). Rekomendasi itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 8/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.03/02/2026 yang disampaikan tanggal 11 Februari 2026.
Di dalam laporan yang ada, BPK Perwakilan Sumatera Utara menyampaikan adanya permasalah pada pengelolaan aset milik pemerintah kota. Dimana, peruntukan pada titik-titik tersebut tidak sesuai prosedur penggunaan.
Menyangkut hal ini, dikatakan Alwi dabn BPK, yang melalukan perhitungan menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian dan lemahnya pengendalian aset daerah. Pemko diminta melakukan penataan ulang aset dan memastikan pemanfaatan aset daerah dilakukan sesuai prosedur berlaku.
"Sedang progres ke arah penatausahaan. BPKPD mau selesaikan dulu masalah asetnya. Kemudian diappraisal oleh KJPP dan di tahun 2027 sudah jadi program kami memang," ucapnya.
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran Ratama Saragih, menilai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) harus menjadi perhatian serius bagi Pemko Pematangsiantar. Menurutnya, pengelolaan aset daerah tidak boleh dipandang hanya persoalan administrasi pembukuan dan pencatatan inventaris.
"Barang Milik Daerah merupakan kekayaan daerah yang bersumber dari keuangan publik. Oleh karena itu, setiap aset harus memiliki kejelasan status hukum, kepastian pencatatan, kejelasan penggunaannya, serta pengamanan fisik yang memadai," katanya.
Ia menambahkan, kehilangan aset daerah harus menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan BMD. Penatausahaan aset harus dilakukan Pemko Pematangsiantar sehingga memiliki nilai untuk pendapatan daerah.

