Jakarta, MISTAR.ID
Film Dokumenter ‘Dirty Vote’, resmi dirilis di Youtube pada Minggu, 11 Februari 2024. Film yang menceritakan tentang kecurangan pemilu 2024 ini dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara. Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi. Bentuk-bentuk kecurangannya diurai dengan analisa hukum tata negara.
Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono seorang mantan jurnalis Tempo ini berdurasi selama 1 jam 57 menit. Selama 24 jam usai dirilis, film ini sudah mencapai hampir 4 juta penonton. Film yang penuh dengan kritik itu justru muncul disaat masa tenang pemilu.
Dalam trailer yang sudah beredar, Dirty Vote berisi dokumenter yang mengupas tentang sistem dan metode kecurangan yang berpotensi terjadi di Pemilu 2024. Film ini didukung fakta, data, hingga investigasi mendalam termasuk bagaimana lembaga negara juga dilibatkan dalam proses yang merusak tatanan demokrasi Indonesia.
Baca juga:KPU Tepis Pengumuman Hasil Exit Poll Pemilu 2024
Film dokumenter ini melibatkan tiga (3) ahli hukum ternama, antara lain Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.
Bivitri mengatakan secara umum film Dirty Vote merupakan sebuah rekaman sejarah perihal rusaknya demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Dirty Vote bercerita tentang dua hal.
“Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi,” ujar Bivitri.
“Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis,” sambungnya.
Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono ini bukanlah film yang pertama kali dibuat olehnya. Dandhy sebelumnya cukup dikenal menyutradarai banyak film dokumenter yang kritis. Salah satu filmnya yang fenomenal berjudul Sexy Killers tentang oligarki yang telah menggerogoti sistem demokrasi di Indonesia.
Selain Sexy Killers, film lain bernuansa politik dan sosial yang juga hasil garapan Dandhy antara lain Jakarta Unfair pada tahun 2017 silam.
Sang sutradara berujar kalau film ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat di masa tenang pemilu yang berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 11 Februari hingga 13 Februari 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tapi, hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” ujar Dandhy sang sutradara.
Film dokumenter Dirty Vote langsung menjadi trending topic di hari pertama penayangannya, Minggu, 11 Februari 2024. Film ini digarap dari awal sampai akhir memaparkan analisis perjalanan pemilu 2024 dari 3 tokoh tersebut.
Meskipun film dokumenter ini adalah film yang cukup panjang namun banyak warganet komentar yang disampaikan setelah menonton Dirty Vote.
Baca juga:Nobar Serentak Film ‘Kejarlah Janji’ Edukasi Pemilih Pemula
“Seperti yang disampaikan 3 ahli tata negara dalam film dokumenter Dirty Vote. Desain kecurangan ini tidak muncul semalam tapi sudah lama, terstruktur dan sistematis. Dimulai dari penunjukkan PJ Gubernur dan Walikota yang menurut Ombudsman RI dinilai maladministrasi,” ujar salah seorang netizen.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, menyebut film dokumenter Dirty Vote berisi fitnah.
Habiburokhman juga mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang hadir di film tersebut. “Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata Habiburokhman.
Ia menyebut film Dirty Vote ini tak berdasar dan menganggap film itu sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024. (mtr/hm06)
