Jakarta, MISTAR.ID
Sabtu (6/4/24), Mahkamah Konstitusi (MK) melangsungkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) menyangkut sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
RPH adalah rapat pleno hakim untuk membicarakan menyangkut surat-surat terkait perkara, membahasnya sampai mengambil keputusan dan finalisasi putusan. Rapat dilaksanakan secara tertutup dan paling sedikit wajib dihadiri oleh 5 orang hakim.
“Hari ini sudah masuk mulai (RPH). Terus-menerus itu,” ujar Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih di gedung MK, Jakarta Pusat.
Baca juga:Hakim MK Pertanyakan Langkah Jokowi Bagi Bansos di Masa Kampaye
Sidang sengketa Pilpres 2024 sudah berlangsung secara maraton mulai awal pekan ini. Dalam sidang, pada Senin (1/4/24), MK telah mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pemohon.
Selasa (2/4/24), pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadirkan saksi dan saksi ahli. Sidang diteruskan Rabu (3/4/24) dan Kamis (4/4/24), dengan jadwal kesaksian saksi dan saksi ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai termohon, serta kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pihak terkait.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian. Airlangga Hartarto, Menko PMK, Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini juga telah menjadi saksi di sidang Jumat (5/4/44). Hadirnya 4 menteri itu adalah hasil pertimbangan dari MK dan tidak untuk mengakomodir permintaan kubu pemohon.
Baca juga:Sidang PHPU di MK, Airlangga Sebut Perlinsos Disalurkan Karena El Nino
Enny mengatakan, sidang keempat menteri itu merupakan siang pemeriksaan pembuktian terakhir. Menurutnya, MK selanjutnya membuka kesempatan bagi para peserta sengketa menyampaikan kesimpulan.
“Itu (kesimpulan) bisa disampaikan paling lambat ke MK melalui Panitera, pada Selasa (16/4/24) mendatang,” sebutnya. (dtk/hm16)
