Simalungun, MISTAR.ID
Sempat diresmikan beberapa waktu lalu, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) kini mulai disosialisasikan penggunaannya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Simalungun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), pada Kamis (25/1/24).
Kepala BPKPD Kabupaten Simalungun, Frans N Saragih mengatakan, kebutuhan teknologi merupakan hal penting saat ini dan teknologi juga semakin pesat. Hadirnya KKPD dikatakan Frans, turut membantu pemerintah dalam melakukan transaksi yang transparan dan akuntabel.
“Penggunaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting. Dalam implementasi KKPD akan dilakukan 5 OPD sebagai pilot project,” ujar Frans lagi.
Baca juga:Wali Kota Binjai Dorong OPD Tingkatkan Pelayanan Publik
Adapun kelima OPD itu yakni, Sekretariat Daerah, Inspektorat, BPKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf).
Lanjut Frans, dalam sosialisasi KKPD ini Novis Fouriandi selaku Manajer Unit Implementasi Kebijakan Sistem pembayaran dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar juga turut hadir sebagai pembicara.
Bupati, Radiapoh Hasiholan Sinaga menyampaikan, penerbitan dan penggunaan KKPD merupakan bentuk reformasi birokrasi yang digalakkan di Pemkab Simalungun.
Baca juga:Sekda Medan Ingatkan Pimpinan OPD Hati-Hati Gunakan Data
“Ini sangat membantu dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekaligus membantu pemerintah dalam melakukan transaksi yang transparansi dan akuntabel,” tukasnya.
Dengan penerapan KKPD diharapkan Radiapoh, dapat menghindari penyelewengan. Pengguna KKPD ini juga dirasa lebih efektif dalam mengatur biaya dana pemerintah dari transaksi.
“Setiap OPD harus paham menggunakan KKPD ini. Dan setiap pembayaran bisa dilakukan dengan non tunai, dengan sistem digitalisasi yang sangat memudahkan bertransaksi,” harap Bupati. (hamzah/hm16)
