Tiga Provinsi Belum Penuhi Target LP2B 87 Persen

Jakarta, MISTAR.ID – Pemerintah menargetkan minimal 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) di setiap provinsi ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, tiga provinsi masih belum mencapai ketentuan tersebut, yakni Riau, Papua, dan Banten.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan capaian nasional saat ini mencapai 87,98%. Sebanyak 324 kabupaten/kota juga telah memenuhi target minimal 87%.

Lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B pada prinsipnya tidak boleh dialihfungsikan. Jika perubahan fungsi tidak dapat dihindari, pemerintah mewajibkan penggantian dengan lahan lain yang memiliki kualitas dan produktivitas setara.

"Ini masih ada 3 provinsi yang kurang dari 87%. Kami sudah berdiskusi dengan semua bupati dan gubernur serta pihak Bappeda maupun dinas yang menangani tata ruang setempat, termasuk dinas pertanian, sudah tidak mampu lagi meng-upgrade," ujar Nusron dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Riau menjadi provinsi dengan capaian terendah, yakni 76,24%. Menurut Nusron, rendahnya persentase tersebut dipengaruhi dominasi perkebunan kelapa sawit sehingga ketersediaan lahan sawah relatif terbatas.

Ia meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempertimbangkan program pencetakan sawah baru di Riau. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produksi beras sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan dari luar provinsi.

Sementara itu, Banten baru mencapai 84,73%. Meski Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah melindungi hampir 95% lahan pertaniannya, capaian tingkat provinsi masih terkendala banyaknya izin penggunaan lahan untuk kepentingan nonpertanian.

Nusron menyebut sejumlah izin besar untuk pembangunan perumahan dan kawasan industri telah diterbitkan pada 2015, 2019, hingga 2024.

"Nah kalau Banten, sudah tadi saya laporkan tadi. Pengurang terbesar adalah karena sudah terbit izin non-pertanian di lokasi tersebut. Dan ini izinnya ada yang terbit tahun 2019, ada yang tahun 2024, ada yang tahun 2015, sudah izin besarnya terbit di situ untuk kepentingan ada yang perumahan, ada yang industri," ujarnya, dilansir dari Detik.com.

Adapun Papua baru memenuhi 78,02% dari target LP2B terhadap LBS. Nusron mengatakan rendahnya capaian tersebut disebabkan terbatasnya lahan sawah yang sudah tersedia. Ia berharap program pencetakan sawah baru juga diprioritaskan di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan ketiga provinsi tetap harus memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, meskipun capaian nasional telah melampaui ambang batas

"Memang ada tiga provinsi, tapi secara nasional sudah (sesuai target). Nah, catatannya yang tiga provinsi itu kita tetap tugaskan dia untuk melengkapi. Nah, cuma sampai kapan kita nggak batasi," kata Zulhas. (detik)