Delapan Fraksi di DPR Resmi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat

Jakarta, MISTAR.ID – Delapan fraksi di DPR resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026).

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut. Jumlah itu telah melampaui syarat minimal 25 anggota DPR untuk mengajukan HMP.

Rinciannya, PDI-P sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, PKB 18 anggota, NasDem 19 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.

Dengan dukungan tersebut, DPR mulai memproses usulan HMP yang berpotensi berujung pada pemakzulan Gibran.

Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengatakan usulan itu merupakan penggunaan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

"Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres," kata Khozin dalam rapat, dilansir dari Kompas.com.

Usulan tersebut diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.

Saan mengonfirmasi, sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah menandatangani pengajuan HMP.

"Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan.

Selanjutnya, usulan tersebut akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum dibawa ke Rapat Paripurna terdekat.

Hak Menyatakan Pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 13 Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan hak tersebut untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden. Pelanggaran yang dimaksud meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.

Pengajuan HMP harus didukung sedikitnya 25 anggota DPR. Namun, untuk disahkan sebagai keputusan DPR, usulan tersebut harus mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Jika disetujui, keputusan DPR terkait dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus. Proses selanjutnya mengikuti ketentuan konstitusi mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden. (Kompas)