Seluruh Anggota NasDem Dukung Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Ijazah Wapres
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto. (Foto: Emedia DPR)
Jakarta, MISTAR.ID – 69 anggota DPR dari Fraksi NasDem menyatakan dukungan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, mengatakan seluruh anggota fraksinya telah sepakat mendukung usulan tersebut. Ia meminta proses pengajuan segera dipercepat agar polemik tidak menghambat penyelenggaraan pemerintahan.
"Kami dari Fraksi NasDem seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk ajukan hak pendapat. Alasan kami bahwa, sebagaimana disampaikan ketua umum kami, bahwa seluruh prasyarat sudah terpenuhi," ujar Sugeng di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini. Untuk itu, agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara yang lebih penting,” lanjutnya, dilansir dari Kompas.com.
Ia menegaskan, usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut secara khusus ditujukan kepada Gibran sebagai wakil presiden.
Sugeng kemudian membacakan nama-nama anggota Fraksi NasDem yang menandatangani usulan tersebut. Mereka di antaranya Sugeng Suparwoto, Muslim Ayub, Yoyok Riyo, Charles Meikyansah, Syarif Abdullah, Gulam Mohammad Sharon, Fauzi Amro, dan Habiburahman.
Nama lainnya yakni Ujang Bey, Asep Wahyu, Tonny Tesar, Rajiv, Ananda Topati, Arif Rahman, Martin Manurung, Rudi Lallo, Mori Hanafi, Nabil Husein, dan Amelia Anggraini.
Sebelumnya, pimpinan DPR mulai membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Gibran melalui rapat pada Rabu siang. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Syamsurijal.
Seluruh fraksi DPR hadir dalam rapat sebagai pengusul. Anggota yang mengikuti pembahasan merupakan pihak yang telah menandatangani dokumen pengajuan hak tersebut.
Saat membuka rapat, Saan menjelaskan bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat harus disampaikan kepada pimpinan DPR dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai Pasal 191 UU MD3.
Ia juga menyebut materi usulan harus berkaitan dengan dugaan presiden atau wakil presiden tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Saan kemudian mempersilakan perwakilan setiap fraksi menyampaikan usulannya. Penyampaian dimulai dari PDI-P sesuai urutan partai di DPR. (Kompas)