Jakarta, MISTAR.ID

Presiden Prabowo Subianto merespons dorongan agar pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional atas rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah masih mampu mengendalikan dampak bencana di ketiga wilayah tersebut.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Dalam forum tersebut, ia menyinggung adanya pihak-pihak yang mendesak agar bencana di Sumatera segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, kondisi di tiga provinsi tersebut masih dalam batas penanganan pemerintah.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” ujar Prabowo, dilansir dari detikcom.

Ia memastikan seluruh kekuatan negara telah dikerahkan untuk menangani bencana, sekaligus mulai menyiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah, kata dia, juga akan membentuk satuan tugas atau badan khusus yang bertanggung jawab menangani pemulihan pascabencana.

“Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” ucapnya.

Prabowo menyebut pembangunan sekitar 2.000 unit rumah akan segera dimulai. Ia meminta Menteri Perumahan agar proses tersebut dipercepat dan tidak terhambat persoalan lahan.

“Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung jadi hunian tetap. Jangan ada alasan cari lahan. Gunakan lahan negara yang tersedia, kalau perlu milik PTPN atau konsesi hutan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pembiayaan pemulihan sepenuhnya dapat ditanggung oleh APBN. Menurutnya, ketersediaan anggaran tersebut merupakan hasil kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah sejak awal masa pemerintahan.

“Sekarang saatnya kita bekerja sangat keras. Anggaran sudah disiapkan karena uangnya ada. Uang itu ada karena sejak awal kita menghemat ratusan triliun,” ujarnya.

Puluhan Ribu TNI-Polri Dikerahkan

Presiden menekankan bahwa kehadiran negara diwujudkan melalui pengerahan besar-besaran aparat dan peralatan. Lebih dari 50.000 personel TNI-Polri dikerahkan ke daerah terdampak bencana.

“Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 TNI dan Polri. Itu setara 50 batalion. Jadi kalau dibilang negara tidak hadir, ya, kita waspada saja,” tegasnya.

Operasi di lapangan turut didukung puluhan armada udara, termasuk lebih dari 60 helikopter dan sejumlah pesawat yang beroperasi setiap hari dari berbagai pangkalan, seperti Pangkalan Udara Soewondo Medan dan Halim Perdanakusuma Jakarta. Armada ini digunakan untuk distribusi logistik, evakuasi, serta menjangkau wilayah yang belum bisa diakses melalui jalur darat.

Selain itu, pemerintah juga mengirim sekitar 1.000 unit alat berat, mulai dari truk, ekskavator, tangki air bersih dan air minum, hingga toilet portabel. Pembangunan 50 jembatan Bailey turut dilakukan, dengan tujuh di antaranya telah rampung.

Sebagian besar akses jalan darat kini sudah kembali berfungsi, meskipun masih ada sejumlah wilayah yang terisolasi akibat kondisi alam. Prabowo menekankan bahwa pemulihan membutuhkan waktu serta kehati-hatian, terutama dalam memastikan keselamatan jaringan listrik di daerah yang masih tergenang.

“Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya dalam tiga atau lima hari. Mungkin perlu dua sampai tiga bulan hingga aktivitas benar-benar normal. Tapi alhamdulillah, sebagian besar listrik sudah menyala dan terus kita percepat dengan tetap mengutamakan keselamatan,” katanya.

Prabowo menambahkan bahwa seluruh kementerian terkait terus bekerja di lapangan, termasuk Kementerian PU, PLN, Kementerian Kesehatan, serta BMKG yang secara aktif memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus bergerak tanpa henti dengan mengerahkan seluruh sumber daya negara serta memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah demi menjaga keselamatan masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana. (hm20)