Jombang, MISTAR.ID - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, menetapkan perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) kini mendapat peran menentukan Ketua Umum PBNU apabila musyawarah mufakat peserta tidak tercapai.

AHWA atau Ahlul Halli wal Aqdi merupakan majelis yang beranggotakan sembilan ulama atau kiai senior yang dipercaya peserta muktamar untuk bermusyawarah menentukan pimpinan NU. Konsep ini berasal dari tradisi fikih siyasah Islam, yakni menyerahkan keputusan penting terkait kepemimpinan kepada orang-orang yang dinilai memiliki ilmu, integritas dan pengalaman.

Keputusan itu diambil melalui voting dalam Sidang Pleno III, Minggu (30/8/2026) dini hari. Dari total 552 suara, sebanyak 401 memilih perubahan mekanisme, 150 mempertahankan pemilihan langsung, dan satu suara dinyatakan tidak sah.

“Hasil keputusan Muktamar NU, mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU dilakukan oleh Ahlul Halli wal Aqdi setelah penjaringan lima nama oleh peserta muktamar,” kata Pimpinan Tim Materi Organisasi Muktamar ke-35 NU Asrorun Niam Sholeh, seperti dilansir detikcom.

Berdasarkan mekanisme baru dalam Pasal 41, pemilihan Ketua Umum PBNU terlebih dahulu diupayakan melalui musyawarah mufakat peserta muktamar.

Jika mufakat tidak tercapai, peserta melakukan pemungutan suara untuk menjaring maksimal lima calon yang memenuhi syarat. Lima nama dengan perolehan tertinggi kemudian diserahkan kepada AHWA untuk dipilih menjadi Ketua Umum PBNU.

Calon yang dipilih juga harus menyatakan kesediaannya secara lisan atau tertulis serta memperoleh persetujuan tertulis dari Rais Aam terpilih.

Pada Minggu malam, penghitungan suara calon anggota AHWA juga telah rampung. Sembilan ulama memperoleh suara tertinggi dan ditetapkan sebagai anggota AHWA Muktamar ke-35 NU.

Mereka adalah KH Nurul Huda Djazuli, KH Tgk Nuruzzahri Yahya, KH AG Baharuddin HS, KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siroj, dan KH Abun Bunyamin.

Sembilan ulama tersebut akan bermusyawarah dalam proses penentuan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031.

Namun, proses Muktamar pada Minggu juga diwarnai aksi protes. Sejumlah massa yang mengatasnamakan pendukung calon Ketua Umum PBNU KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf mencoba masuk ke ruang Sidang Pleno IV di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum.

Aksi berlangsung setelah Sidang Pleno IV memutuskan tetap memberlakukan masa idah selama satu tahun dari jabatan politik bagi calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

Massa berupaya menerobos barikade Banser dan pasukan pengamanan panitia. Panitia lokal menyebut insiden terjadi sekitar pukul 12.00 WIB.

Massa mempersoalkan penggunaan Peraturan Perkumpulan (Perkum), terutama ketentuan masa idah politik satu tahun dan sanksi organisasi, yang mereka nilai dapat menghambat pencalonan Gus Yusuf dan KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta massa tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu jalannya persidangan.

“Saya mohon agar lebih tenang. Saya pribadi, berjanji akan berusaha ikut mencari jalan keluar yang bijaksana dari ini yang bisa membuat tenang semua,” kata Gus Yahya, seperti dilansir ANTARA.

Gus Yahya mengakui Gus Yusuf sebagai salah satu kader NU yang unggul dan aktif. Secara pribadi, ia menginginkan seluruh kader mendapatkan kesempatan, tetapi menegaskan keputusan terkait proses Muktamar telah ditetapkan para muktamirin.

“Seandainya tergantung saya pribadi, saya ingin semua bisa diakomodasi, semua mendapat kesempatan. Tapi para muktamirin sudah membuat keputusan,” ujarnya.

Ia berharap siapa pun yang akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU tetap memberikan ruang kepada Gus Yusuf untuk berkontribusi di organisasi.

Muktamar ke-35 NU dipusatkan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Agenda resmi Muktamar berlangsung pada 27-31 Agustus 2026. (*)