Jakarta, MISTAR.ID (20/8/2026) – Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp31 triliun untuk mengubah status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di instansi pusat menjadi penuh waktu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana tersebut sudah disiapkan dan pencairannya akan dilakukan secara bertahap.

"Untuk pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu di pemerintah pusat anggarannya sekitar Rp31 triliun. Dana itu sudah kami amankan. Tahapan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap," ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Kamis (20/8/2026).

Purbaya belum merinci berapa jumlah PPPK paruh waktu yang akan diangkat. Menurutnya, jumlah itu masih dinamis mengikuti proses pendataan pemerintah. "Saya lupa jumlah pastinya, karena datanya terus berubah," katanya singkat.

Ia memperkirakan proses pengalihan akan berlangsung antara 1 hingga 3 tahun, tergantung kesiapan masing-masing instansi.

Menurut Purbaya, kebijakan ini bertujuan memberi kepastian kerja bagi PPPK, khususnya tenaga guru.

"Kami berharap ini bisa memberikan kepastian kepada para guru PPPK. Jadi ke depan tidak perlu khawatir lagi," pungkasnya.

(CNN/hm02)