Thursday, November 19, 2026
SUMUT

Enam Fraksi DPRD Batu Bara Setujui R-APBD 2027, Soroti Gaji PPPK Paruh Waktu yang Belum Dibayar

Mistar.idKamis, 19 November 2026 pukul 16.25 WIB
enam_fraksi_dprd_batu_bara_setujui_rapbd_2027_soroti_gaji_pppk_paruh_waktu_yang_belum_dibayar

Jurubicara F PDI Perjuangan dan Jurubicara F PAN Suminah menyampaikan beberapa catatan dalam pandangan umum fraksi. (foto: Sekretariat DPRD Batu Bara/Mistar)

Batu Bara, MISTAR.ID - Enam fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara menyetujui nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas tepat waktu. Namun, sejumlah catatan turut disampaikan kepada pemerintah daerah, salah satunya terkait gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang belum dibayarkan.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi atas pengajuan nota R-APBD 2027 yang dipimpin Ketua DPRD Batu Bara, Safi'i, Kamis (19/11/2026).

Juru Bicara Fraksi PKS, Suminah, mengungkapkan pihaknya menerima keluhan mengenai belum dibayarkannya gaji atau honor PPPK Paruh Waktu, baik tenaga kesehatan, tenaga teknis maupun guru.

Persoalan tersebut salah satunya dialami tenaga kesehatan di puskesmas yang belum menerima gaji karena Surat Keputusan (SK) terbaru belum diterbitkan.

Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kehilangan tunjangan kinerja apabila SK belum terbit hingga akhir November.

"Mereka khawatir bila SK baru belum terbit hingga akhir November, mereka akan kehilangan tunjangan kinerja. Bagi mereka tunjangan tersebut sangat-sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup keluarga. Kami berharap pemerintah daerah segera merespons ini secara positif dan mencari jalan keluar," ujar Suminah.

Selain persoalan tersebut, Fraksi PKS menyoroti lambatnya penyerapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) selama tahun anggaran 2025 dan 2026.

Suminah berharap seluruh OPD mulai menjalankan program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sejak awal 2027 agar realisasi anggaran lebih maksimal dan efektif.

Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mematuhi ketentuan mandatory spending, meliputi anggaran pendidikan minimal 20 persen, belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40 persen, serta belanja pegawai maksimal 30 persen.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Amirtan, meminta pemerintah daerah memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Batu Bara.

Menurutnya, perhatian perlu diberikan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat.

Ia juga meminta penyusunan prioritas pembangunan didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, kondisi infrastruktur di lapangan, dan tingkat urgensi masing-masing wilayah.

Secara umum, keenam fraksi menyetujui nota R-APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027 untuk segera dibahas. Persetujuan tersebut disertai sejumlah masukan yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran mendatang. (*)