Thursday, November 19, 2026
KESEHATAN

Kemenkes Dorong Kesehatan Mental Pekerja Masuk dalam Sistem K3

Mistar.idKamis, 19 November 2026 pukul 16.20 WIB
kemenkes_dorong_kesehatan_mental_pekerja_masuk_dalam_sistem_k3

Ilustrasi. (foto: istimewa/mistar)

Jakarta, MISTAR.ID - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong agar aspek kesehatan mental menjadi bagian penting dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kebijakan ini diperlukan untuk mengantisipasi risiko psikososial di lingkungan kerja yang dapat memengaruhi keselamatan maupun produktivitas pekerja.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, mengatakan persoalan kesehatan mental di kalangan pekerja sering kali tidak terdeteksi. Hal ini karena banyak pekerja memilih memendam tekanan yang mereka alami.

Padahal, kondisi seperti beban kerja berlebihan, jam kerja panjang, perundungan, kekerasan, serta kurangnya dukungan sosial dapat memicu gangguan kesehatan jiwa.

"Kesehatan mental pekerja bukan hanya persoalan individu, melainkan isu strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan, produktivitas, dan daya saing bangsa. Karena itu, kesehatan jiwa harus menjadi bagian dari sistem manajemen K3 dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja," kata Dante dalam keterangannya dilansir, Kamis (19/11/2026).

Ia menegaskan, perlindungan kesehatan mental tidak cukup dilakukan dengan meminta pekerja menyesuaikan diri terhadap tekanan pekerjaan. Pemberi kerja juga perlu membenahi sistem serta menciptakan kondisi kerja yang lebih sehat.

Sebagai langkah pencegahan, Kemenkes mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan jiwa melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Oktober 2026, lebih dari 54 juta penduduk dewasa dan lanjut usia tercatat telah mengikuti skrining kesehatan jiwa.

"Bagi pekerja formal, skrining diintegrasikan dengan pemeriksaan kesehatan berkala di tempat kerja. Sementara bagi pekerja informal, layanan dapat diakses melalui Puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja," jelasnya.

Selain pemeriksaan, Kemenkes turut memperkuat dukungan psikologis awal melalui program Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) dan layanan Healing119.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan saat mengalami krisis kesehatan jiwa dapat menghubungi layanan Healing119 melalui nomor 119 ekstensi 8 atau mengakses laman healing119.id.

Sementara itu, Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Robiana Modjo, menilai pengelolaan risiko psikososial harus diterapkan secara menyeluruh di lingkungan kerja.

Menurutnya, kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental perlu diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan konkret yang memberikan perlindungan kepada pekerja.

"Pengelolaan risiko psikososial di tempat kerja perlu dilakukan secara terintegrasi. Kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental harus diterjemahkan menjadi langkah nyata melalui kebijakan dan praktik di lingkungan kerja, sehingga pekerja dapat merasa aman, sehat, dan sejahtera," ujar Robiana.

Kemenkes berharap keterlibatan pemerintah, dunia usaha, fasilitas kesehatan, akademisi, dan pekerja dapat memperkuat perlindungan kesehatan mental di lingkungan kerja. Dengan demikian, penerapan K3 tidak hanya berfokus pada keselamatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan dan kesejahteraan psikologis pekerja.