Jakarta, MISTAR.ID

Pakar geopolitik Universitas Muhammadiyah Indonesia, Rasminto, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam politik adu domba menyusul kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada Kamis (12/3/2026) malam.

Rasminto menegaskan tindakan penyiraman air keras merupakan kejahatan serius yang harus diusut secara tuntas oleh aparat penegak hukum. Ia juga mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyebarkan tuduhan atau spekulasi yang mengaitkan institusi negara tanpa dasar yang jelas.

“Dalam perspektif geopolitik dan perang informasi modern, peristiwa sensitif sering kali dimanfaatkan untuk membangun narasi yang dapat memecah belah masyarakat. Karena itu publik harus sangat berhati-hati agar tidak terjebak dalam politik adu domba,” kata Rasminto dalam keterangan tertulis di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara.

Ia menyoroti beredarnya foto di media sosial yang diklaim sebagai identitas pelaku sekaligus anggota intelijen militer. Menurutnya, gambar tersebut bukan data autentik mengenai identitas pelaku.

Rasminto menyebut Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam keterangan resmi menyatakan gambar tersebut merupakan hasil manipulasi digital yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Ini sangat berbahaya. Ketika gambar hasil rekayasa digital disebarkan lalu dijadikan dasar untuk menuding institusi tertentu, maka yang terjadi adalah pembentukan opini yang menyesatkan publik,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai tuduhan yang diarahkan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa bukti merupakan hal yang disayangkan. Menurutnya, narasi tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara serta mengganggu hubungan antara TNI dan masyarakat.

“Kemanunggalan TNI dan rakyat adalah pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional. Tuduhan yang tidak berdasar terhadap TNI bukan hanya menyakiti institusi militer, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik dan kohesi nasional kita sebagai sebuah bangsa,” jelasnya.

Rasminto menekankan dalam negara hukum, setiap kasus pidana harus diselesaikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif oleh aparat penegak hukum. Karena itu, masyarakat diminta menahan diri dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Yang paling penting sekarang adalah memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Publik perlu menahan diri agar tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” katanya.

Ia juga mengingatkan politik adu domba atau divide et impera pernah digunakan dalam sejarah Indonesia untuk melemahkan persatuan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat diminta menjaga kewarasan publik di tengah derasnya arus informasi digital.

“Indonesia tidak boleh terpecah hanya karena perang narasi di media sosial. Persatuan nasional dan kepercayaan terhadap institusi negara harus tetap dijaga sambil menunggu fakta hukum yang sebenarnya terungkap,” kata Rasminto. (hm25)