Jakarta, MISTAR.ID
Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi menjelaskan, Muhammadiyah telah menjadi korban dari serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Fahmi menyebut bahwa serangan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap layanan hingga tersanderanya data kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN.
Fahmi menegaskan bahwa Muhammadiyah mempunyai ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan ada ribuan dosen dan guru besar, data semuanya tersimpan di PDN.
Baca juga:Â PDNS Diretas, Data Pribadi Terancam Tersebar Jika Tak Bayar Rp131 M
Pegiat media sosial pendiri Drone Emprit itu pun mengatakan bahwa Muhammadiyah prihatin dan sangat menyesali kebocoran data ini.
“Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” jelas Ismail, Jumat (28/6/24).
Lebih memprihatinkan lagi bagi dia adalah ketika sampai saat ini pemerintah belum memiliki back up atau cadangan data dari beberapa Kementerian/Lembaga yang tersandera, dan masih berupaya untuk melakukan pemulihan.
Ismail berpendapat dalam perencanaan pemerintah dalam membentuk PDN ada kesalahan atau kekurangan. Di mana data yang diminta masuk PDN, namun pemerintah tidak menyiapkan data. Padahal masalah seperti ini sangat berisiko tinggi.
Baca juga:Â Apa Itu Lockbit 3.0 yang Menyerang PDNS?
Dengan insiden ini, kata Ismail, Muhammadiyah berharap pemerintah mampu bertanggung jawab dan segara mungkin mengambil langkah-langkah pemulihan.
“Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berharap Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan,” tutup Ismail.
Pusat Data Nasional (PDN) lumpuh karena diserang peretas. Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.
Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware
Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar. (cnn/hm17)
