Jakarta, MISTAR.ID

Wacana perubahan skema Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Menteri Keuangan Purbaya dikabarkan telah meminta izin kepada Presiden agar bantuan MBG tidak lagi disalurkan dalam bentuk makanan siap saji, melainkan diberikan langsung dalam bentuk uang tunai kepada siswa penerima manfaat.

Usulan tersebut dilandasi sejumlah pertimbangan, salah satunya untuk mencegah pemborosan makanan. Purbaya menyoroti masih adanya makanan yang tidak habis dikonsumsi, bahkan berakhir basi, akibat menu yang kurang sesuai dengan selera anak-anak.

Menurutnya, penyaluran dalam bentuk uang dinilai lebih tepat sasaran karena orang tua dianggap paling memahami kebutuhan gizi dan preferensi anak masing-masing.

“Supaya tidak ada nasi yang basi. Orang tua lebih tahu apa yang disukai anak. Skema ini juga lebih transparan dan minim potensi korupsi,” ujar Purbaya, dikutip dari akun Instagram @inimedia, Kamis (25/12/2025).

Ia menambahkan, bantuan tunai memberikan fleksibilitas lebih besar bagi keluarga. Orang tua dapat menentukan sendiri menu makanan anak, baik untuk sarapan maupun bekal sekolah, tanpa bergantung pada sistem distribusi dari pihak ketiga.

Selain efisiensi, Purbaya menilai skema ini memiliki manfaat edukatif jangka panjang. Jika dana MBG tidak habis digunakan, sisa uang masih dapat disimpan atau ditabung untuk kebutuhan anak ke depan.

“Kalau ada sisa, uangnya bisa ditabung. Ini juga mengajarkan keluarga untuk mengelola keuangan dengan lebih baik,” katanya.

Purbaya juga memaparkan besaran anggaran MBG yang selama ini dialokasikan pemerintah. Setiap siswa menerima anggaran Rp15.000 per hari atau Rp75.000 per minggu untuk lima hari sekolah. Dalam sebulan, total bantuan tersebut mencapai sekitar Rp300.000 per siswa.

Dengan nilai tersebut, ia menilai penyaluran dalam bentuk tunai lebih efisien dan berisiko lebih kecil terhadap kebocoran anggaran. Selama ini, distribusi makanan kerap menghadapi kendala teknis, mulai dari kualitas makanan, keterlambatan pengiriman, hingga potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.

Meski begitu, usulan ini masih sebatas wacana dan menunggu keputusan Presiden. Pemerintah disebut akan melakukan kajian mendalam terkait dampak sosial, ekonomi, serta efektivitas kebijakan apabila MBG benar-benar diubah menjadi bantuan tunai.

Di tengah masyarakat, gagasan ini memunculkan beragam respons. Sebagian menilai skema tunai lebih realistis dan memberdayakan keluarga, sementara pihak lain khawatir dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan yang paling tepat dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta tujuan utama MBG, yakni meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda. (hm24)