Jakarta, MISTAR.ID
Presiden Indonesia Joko Widodo mengingatkan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) agar tidak menjadi proxy bagi negara lain di tengah ketegangan Amerika Serikat-Tiongkok yang semakin meningkat terkait isu-isu di Asia-Pasifik.
Para menteri luar negeri dari blok tersebut telah berkumpul di Jakarta untuk membicarakan isu-isu regional mulai dari Laut China Selatan yang disengketakan, yang diklaim Beijing hampir seluruhnya, hingga krisis di Myanmar. Seperti diketahui, China merupakan sekutu utama junta.
Ketidaksepakatan atas jalur air telah membuat beberapa anggota ASEAN menentang Beijing dan meningkatkan simpati atas penentangan AS terhadap ketegasan China yang semakin meningkat, yang lain mendukung Beijing.
Baca juga: AS dan China Kian Panas, Kapal Perang Diusir dari LCS
“ASEAN tidak bisa menjadi kompetisi, tidak bisa menjadi perwakilan negara mana pun, dan hukum internasional harus dihormati secara konsisten. Kami di ASEAN berkomitmen untuk memperkuat kesatuan dan soliditas serta sentralitas di ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.” ,” kata Jokowikepada para menteri, Jumat (14/7/23).
Ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir karena sejumlah masalah, termasuk latihan China di sekitar Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan pembatasan ekspor AS pada semikonduktor canggih.
Pertemuan di Jakarta telah diikuti oleh China dan Amerika Serikat. Para diplomat utamanya bertemu pada hari Kamis di Jakarta.
Baca juga: Akibat Konflik AS dan China Makin Tegang, Rupiah Loyo
Pada saat itu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan Wang Yi dari China tentang konsekuensi setelah pelanggaran keamanan dunia maya yang dituduhkan pada China karena mengancam akan merusak stabilisasi hubungan yang baru lahir.
Wang mengatakan kepada Blinken bahwa Amerika Serikat tidak boleh ikut campur dalam urusan China dan “bekerja dengan” Beijing untuk meningkatkan hubungan mereka, menurut kementerian luar negeri China.
ASEAN telah terbagi atas krisis Myanmar dan bagaimana terlibat dengan junta pro-China sejak kudeta 2021 menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan hebat.
Baca juga: Konflik AS dan China Berdampak ke Indonesia
Blok tersebut mengeluarkan komunike yang banyak diperdebatkan pada hari Kamis yang mengulangi kecamannya atas kekerasan. Ditegaskan kembali bahwa rencana perdamaian lima poin yang disepakati dengan junta, tetapi sebagian besar diabaikan sejak itu, harus tetap menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik.
Myanmar tetap menjadi anggota ASEAN tetapi para penguasanya telah dilarang dari pertemuan tingkat tinggi karena kurangnya kemajuan dalam rencana tersebut, yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dan melanjutkan pembicaraan antara militer dan gerakan anti-kudeta.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kepada para menteri pada awal pertemuan tingkat menteri KTT Asia Timur 18 negara dengan tegas mengatakan, Indo-Pasifik seharusnya tidak menjadi medan pertempuran lain.
‘Kawasan kami harus tetap stabil, dan kami bermaksud untuk mempertahankannya,” ucapnya. (cna/hm17)
