Jakarta, MISTAR.ID
Beberapa Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) kerap berada dalam situasi ‘terjepit’. Teranyar, Airlangga Hartarto yang telah menduduki kursi Ketum sejak 2017 secara mengejutkan mengundurkan diri, Sabtu (10/8/24) malam, padahal musyawarah nasional (munas) pergantian Ketum Golkar dijadwalkan Desember 2024.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyoroti pergantian Ketum Golkar dalam 10 tahun terakhir kerap diwarnai konflik hingga dipicu kasus hukum. Airlangga terseret kasus dugaan korupsi izin impor minyak sawit mentah yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) dan sempat diperiksa sebagai saksi.
Prayitno mengatakan, melihat kecenderungan secara umum, ketua umum Golkar itu selalu lahir dari situasi yang tidak normal.
“Sebut saja Ketum Golkar sebelum Airlangga, Pak Setya Novanto itu jadi Ketum Golkar di tengah konflik internal Golkar saat itu. Kalau tidak salah konflik internal antara kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono,” kata Adi, Senin (12/8/24).
Baca Juga :Â Pengamat: Suksesor Airlangga Adalah Tokoh Sakral di Kancah Politik Nasional
Prayitno menjabarkan, sejak didirikan oleh Soeharto dan Suhardiman pada 20 Oktober 1964, Golkar sudah berganti 14 ketua umum. Golkar mengalami dualisme kepemimpinan pada 2024.
Aburizal Bakrie hasil Munas Bali terlibat saling klaim dengan Agung Laksono hasil Munas Jakarta. Kemenkumham akhirnya mengeluarkan surat keputusan yang berisi Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono dinyatakan sah. Perselisihan Ical dan Agung Laksono pun terus berlanjut.
Setnov Tersandung Korupsi e-KTP
Pada pertengahan 2014-2016, Golkar mengalami ketidakpastian kepengurusan yang jelas karena dualisme ini. Untuk mengatasi konflik internal itu, Mahkamah Partai Golkar membentuk Tim Transisi yang diketuai oleh Jusuf Kalla pada Januari 2016.
Munas Golkar akhirnya digelar pada Mei 2016 di Bali dan membuat Setya Novanto terpilih menjadi Ketum Golkar. Setnov terpilih aklamasi lantaran saingannya, Ade Komarudin mundur dari bursa calon Ketum.
