Jakarta, MISTAR.ID
Untuk menopang daya beli sekitar 20,65 juta warga RI dan 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang tertekan akibat berlakunya harga migor mekanisme pasar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) Rp100 ribu per bulan mulai April 2022.
Bahkan, Jokowi mewanti-wanti penyaluran BLT yang diberikan sekaligus 3 bulan ini rampung sebelum Lebaran 2022.
Pemerintah juga telah melepas harga minyak goreng (migor) ke mekanisme pasar terhitung mulai 16 Maret 2022 lalu, di mana diharapkan bisa mengurai krisis migor di dalam negeri.
Meski dengan embel-embel memberikan subsidi untuk migor curah. Dengan begitu, harga eceran tertinggi migor curah adalah Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg.
Pemerintah juga bakal segera mencairkan bantuan berupa subsidi gaji sebesar Rp1 juta kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Dengan alokasi anggaran Rp8,8 triliun diperuntukkan bagi 8,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Bantuan ini pun ditargetkan harus selesai sebelum Lebaran 2022.
Baca Juga:Harga Naik, Kacang Kedelai di Medan Rp10 Ribu Per Kg
Langkah pemerintah menaikkan harga migor dinilai lebih efektif. Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi mengatakan, melepas harga ke pasar dibarengi pemberian BLT lebih efektif.
Dia mengatakan, dari sisi harga memang terlihat kurang elok, inflasi juga akan lebih tinggi, tapi dari sisi efisiensi dan efektivitas justru lebih baik.
“Dugaan saya pemerintah takut kalau inflasi terlihat tinggi. Padahal inflasi 4-5% masih bagus di Indonesia, saya yakin BI bisa handle ini,” kata Lionel.
Dengan BLT, harga dilepas ke pasar, dan pemerintah fokus kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan begitu, moral hazard seperti penimbunan, pembelian berlebihan, penyelewengan bisa dicegah. Penegak hukum pun, katanya, tidak perlu repot lagi melakukan penggerebekan.
Baca Juga:Harga Gabah di Tingkat Petani pada Maret Naik 0,18%
Hanya saja, komoditas yang alami kenaikan harga bukan migor saja. Padahal, masyarakat tengah berusaha bangkit dari efek domino pandemi Covid-19.
Dan, bukan hanya pangan. Warga RI pun harus merogoh kocek lebih untuk biaya energi.
Setelah pemerintah melepas harga migor, stok langsung membanjiri rak-rak di ritel modern.
Tapi, harganya melambung. Mulai dari Rp21.000 hingga 28.000 per kemasan 1 liter. Atau, Rp46.000 hingga tembus Rp54.000 per kemasan 2 liter.
Tak hanya migor kemasan, migor curah pun ikut-ikutan dan barangnya berkurang, tak sebanjir migor kemasan. Harga migor kemasan saat ini dibanderol sekitar Rp22.000 per kg.
Baca Juga:Harga Bahan Pokok Kompak Naik, Para Pelaku Usaha Menjerit
Harga gula pun ikut-ikutan naik. Meski tak efektif, pemerintah bahkan mengeluarkan surat acuan harga eceran tertinggi gula, Rp13.500 per kg.
Setelah pemerintah melepas harga migor, stok langsung membanjiri rak-rak di ritel modern. Tapi, harganya melambung. Mulai dari Rp21.000 hingga 28.000 per kemasan 1 liter. Atau, Rp46.000 hingga tembus Rp54.000 per kemasan 2 liter.
Tak hanya migor kemasan, migor curah pun ikut-ikutan dan barangnya berkurang, tak sebanjir migor kemasan. Harga migor kemasan saat ini dibanderol sekitar Rp22.000 per kg.
Harga gula pun ikut-ikutan naik. Meski tak efektif, pemerintah bahkan mengeluarkan surat acuan harga eceran tertinggi gula, Rp13.500 per kg.
Baca Juga:Hari Pertama Ramadhan, Harga Kebutuhan Pokok Semakin Naik di Siantar
Sementara itu, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung soal kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) ukuran tabung 3 kg.
Dia mengatakan, rencana kenaikan harga LPG 3 kg ini akan dilakukan secara bertahap. Pasalnya, sejak 2007 harga LPG 3 kg ini tidak mengalami kenaikan.
“Jadi overall ya akan terjadi nanti (kenaikan), karena itu Pertamax, Pertalite. Premium belum. mengenai gas (LPG) yang 3 kg itu kita bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti bulan September, itu semua bertahap dilakukan oleh pemerintah,” tuturnya usai uji coba pengoperasian Light Rail Transit (LRT) di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (1/4/22) lalu.
Terkait kenaikan harga Pertamax, dia mengatakan hal itu harus ditempuh di tengah lonjakan harga minyak dunia. “Harus kita naikkan, tidak ada punya pilihan karena kalau tidak harga asumsi minyak crude oil itu US$ 63 di APBN, sekarang ini sudah US$98 hingga US$100. Kan angkanya luar biasa. Kalau ini ditahan terus itu akan nanti jebol nanti Pertamina. Jadi terpaksa kita harus lepas,” katanya.
Baca Juga:Kenaikan Harga Menjelang Ramadhan Berpotensi Persaingan Tidak Sehat
Lonjakan harga minyak dunia memang diakui jadi momok, terutama bagi pengimpor seperti Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, lonjakan harga minyak dan LPG internasional mendorong pemerintah untuk mengambil langkah jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4/22), Arifin menyebut dalam jangka pendek, pemerintah berencana untuk melakukan penyesuaian formula LPG subsidi tabung 3 kg, menerapkan penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan non subsidi (tarif adjustment), serta dalam jangka menengah akan melakukan penyesuaian harga jual eceran LPG dan juga bensin Pertalite (RON 90) dan Solar.
“Strategi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, untuk jangka menengah akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti seperti Bahan Bakar Gas (BBG), bioethanol, bio CNG, dan lainnya,” ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (13/4/22).
Baca Juga:Kenaikan Pertamax Disesuaikan, Pertalite Turun Harga
Terkait penyesuaian tarif listrik, dia mengatakan akan dilakukan tahun ini untuk menghemat kompensasi sebesar Rp7-16 triliun. Seperti yang diketahui, tariff adjustment adalah mekanisme mengubah dan menetapkan naik atau turunnya tarif listrik mengikuti perubahan empat parameter.
“Dalam jangka pendek penerapan tariff adjustment 2022 ini untuk dilakukan, ada penghematan kompensasi sebesar Rp 7-16 triliun,” terangnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/4/22).
Di tengah lonjakan harga pangan dan rencana pemerintah menaikkan tarif sejumlah energi, pemerintah pun memutar otak untuk menjaga daya beli masyarakat.
Baca Juga:Mulai 1 April Ini, Harga Pulsa dan Kuota Naik
Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengungkapkan akan memprioritaskan skema pemberian bantuan sosial (bansos) tunai atau BLT maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bantalan ekonomi untuk menjaga daya beli.
“Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut,” jelas Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Selasa (5/4/22).(cnbc/hm10)
