Jakarta, MISTAR.ID

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD bukanlah bentuk pragmatisme politik. Menurutnya, mekanisme pemilihan tidak langsung justru berakar pada ideologi negara dan nilai dasar bangsa Indonesia.

Idrus menyampaikan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia tidak semata-mata diwujudkan lewat pemilihan langsung, tetapi juga melalui musyawarah dan perwakilan sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa.

“Ini bukan soal kepentingan kekuasaan. Mengembalikan pemilihan tidak langsung adalah bagian dari ideologi negara dan falsafah bangsa tentang bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).

Ia menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi melahirkan kepemimpinan yang lebih stabil serta berbasis kapasitas dan kualitas, sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila.

Menurut Idrus, perdebatan seharusnya tidak terjebak pada dikotomi pemilihan langsung atau tidak langsung. Yang lebih penting adalah mencari sistem yang paling sesuai dengan jati diri bangsa. “Pertanyaan dasarnya adalah sistem pilkada seperti apa yang paling selaras dengan ideologi dan demokrasi Pancasila,” katanya.

Meski demikian, Idrus menekankan gagasan tersebut perlu dibahas secara mendalam dan komprehensif. Ia mengingatkan agar wacana biaya tinggi pilkada tidak disederhanakan hanya sebagai persoalan anggaran.

“Isu biaya pilkada hanyalah pintu masuk untuk mengajak kita berpikir lebih jauh tentang sistem yang paling sesuai dengan karakter, ideologi, dan kepribadian bangsa Indonesia,” ucapnya

Sebagai informasi, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD mencuat setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025. Dalam forum tersebut, Golkar juga membahas pembentukan koalisi permanen sebagai bagian dari strategi politik ke depan.