Jakarta, MISTAR.ID
Perjumpaan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan eks Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/4/24).
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyampaikan, keduanya membicarakan perihal investasi Energi Baru Terbarukan (EBT), carbon storage dan alur logistik di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Berlangsung diskusi antara pak Jokowi dan Tony Blair, lalu dikerucutkan menjadi 2 hal penting,” paparnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Baca juga:Tim Cook Pertimbangkan Buat Pabrik Apple di Indonesia
Bahlil juga menyampaikan, adanya wacana pembangunan solar panel oleh Uni Emirat Arab (UEA) di area IKN. Investasi dimaksud kata Bahlil, difasilitasi oleh Tony Blair Institute.
Menurutnya, sejauh ini UEA baru menyampaikan animo investasinya. Penekenan kontrak untuk investasi di IKN diharapkan dapat dilaksanakan tahun ini. Wacana pembangunan solar panel nantinya bakal menggaet menggaet PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.
“Itu baru sampaikan minat. Insyaallah lah doakan ya tahun ini. Kita lebih banyak insyaallah,” ujar Bahlil.
Menyangkut carbon storage, Bahlil menuturkan, telah ditetapkan sebanyak 70 persen adalah produksi dalam negeri. Kebijakan itu diformulasikan supaya sebagai sumber baru pendapatan negara dan bisa dikelola untuk memberikan insentif bagi industri yang masuk ke Indonesia.
Baca juga:Presiden Jokowi Salat Jumat di Mesjid Agung Medan
Pertemuan Jokowi dan Tony Blair juga membicarakan transformasi digital birokrasi Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan, program digitalisasi untuk mempercepat capaian negara dan mengefisienkan birokrasi.
“Tony Blair meyakinkan tak ada metode yang lebih cepat untuk melipat gandakan pencapaian negara dan birokrasi,” paparnya.
Lanjut Anas, Tony Blair Institute berpendapat, usaha yang dikerjakan Indonesia cukup menarik, salah satunya kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Kemenpan-RB didampingi tim Tony Blair Institute bersama-sama mempercepat akselerasi transformasi digital. Mereka juga sudah mengunjungi Inggris dan Estonia untuk menindaklanjuti upaya itu.
Baca juga:Khawatir Konflik Iran-Israel Memburuk, Jokowi dan Sejumlah Menteri Rapat Terbatas
Menurut Anas, tim Tony Blair Institute juga meminta pihaknya secepatnya merilis INA Digital sebagai GovTech Indonesia. Aplikasi itu untuk mengintegrasikan berbagai sistem layanan kementerian.
“Saat ini begitu berjibun aplikasi ada 27 ribu aplikasi. Masing-masing inovasi selama ini membuat aplikasi sehingga bukan mempergampang rakyat untuk menerima layanan, namun mempersulit untuk download satu-satu,” tutup Anas. (rpblk/hm16)
