Surabaya, MISTAR.ID - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Sadar menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (22/10/2026) sore. Dalam aksi memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu, massa menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga kebijakan pemerintah yang dinilai belum memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Mengutip CNN Indonesia, peserta aksi yang mengenakan pakaian serba hitam melakukan long march dari kawasan Tugu Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman menuju Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo. Massa tiba sekitar pukul 15.00 WIB dan kemudian membentuk barisan di sepanjang jalan depan gedung tersebut.

Dalam aksi itu, demonstran membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik, di antaranya bertuliskan “All Eyes on Karhutla”, “Surabaya Sadar”, “Cukup 2 Tahun”, dan “BBM Langka”. Mereka juga menyampaikan orasi secara bergantian untuk menyuarakan tuntutan dan keresahan terhadap kondisi nasional.

Koordinator Lapangan Aliansi Surabaya Sadar, Daniel Situmorang, mengatakan aksi tersebut merupakan gerakan kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari mahasiswa hingga serikat pekerja dan kelompok buruh.

Menurut Daniel, peserta sengaja tidak membawa bendera maupun atribut organisasi masing-masing untuk menunjukkan bahwa aksi tersebut mengedepankan solidaritas bersama, bukan identitas kelompok.

“Ini gerakan kolektif dari aliansi persatuan dari mahasiswa, ada juga dari serikat pekerja, terus ada juga dari kaum buruh dan masyarakat sipil lainnya,” kata Daniel di sela aksi, seperti dilansir CNN Indonesia.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama demonstran adalah kebakaran hutan dan lahan yang disebut masih melanda sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, dengan mempertimbangkan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Daniel menilai penanganan karhutla harus segera diprioritaskan karena bencana tersebut telah menimbulkan korban jiwa serta mengganggu kondisi kesehatan warga akibat paparan asap.

“Karhutla yang masih terjadi di Kalimantan, Sumatra, di Papua, di Merauke dan lain sebagainya, kami menuntut itu untuk ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Enggak usah tetek bengek administratif kalau mau ditetapkan harus begini dulu, harus begini dulu. Nyawa sudah melayang,” ujarnya.

Selain menyuarakan persoalan lingkungan, massa menyampaikan ketidakpuasan terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menilai berbagai kebijakan pemerintah belum menghasilkan perubahan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan justru memunculkan persoalan baru.

Aksi tersebut mendapat pengamanan ketat dari kepolisian. Sejumlah personel dikerahkan ke sekitar Gedung Negara Grahadi, sementara kawat berduri dipasang di depan gedung. Kendaraan taktis, termasuk water cannon, juga disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan.

Menanggapi pengamanan tersebut, Daniel menyindir penggunaan sumber daya negara. Ia menilai fasilitas seperti water cannon seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan daripada digunakan untuk menghadapi demonstran.

“Jadi menurut saya itu water cannon yang ada di situ ya, ketimbang nembak massa aksi, mending dikirim tuh ke Kalimantan, tembakin tuh hutan yang terbakar,” kata aktivis BEM Universitas Airlangga (Unair) tersebut.

Daniel menegaskan, massa tidak datang dengan tujuan berdialog dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mereka menyatakan akan membubarkan diri secara tertib apabila situasi tidak lagi kondusif, tetapi memastikan aksi protes serupa akan kembali digelar.

“Tapi bisa saya pastikan ini bukan aksi terakhir. Masih akan ada aksi lagi ke depannya dan kami akan tetap ada dan berlipat ganda,” ujarnya.

Mahasiswa Unair lainnya asal Kalimantan Timur, Muhammad Athar Farizi, dalam orasinya tampak emosional ketika menceritakan kondisi keluarganya yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan di daerah asalnya.

Ia mengatakan, paparan asap mengganggu aktivitas sehari-hari keluarganya, terutama pekerjaan dan kesehatan pernapasan.

“Kondisi keluarga saya di Kalimantan, untuk sehari-harinya, pekerjaan, kondisi pernapasan mereka yang paling terganggu,” kata Athar. (*)