Buruh Tolak UMP Jakarta 2027 Rp6,13 Juta, Minta Pramono Revisi Jadi Rp6,21 Juta

Sejumlah buruh yang tergabung dalam konfederasi pekerja membentangkan poster tuntutan kenaikan upah dalam aksi unjuk rasa di Jakarta. (foto ilustrasi:nanobanana2/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (20/11/2026) — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 atau Rp6,13 juta memicu penolakan kalangan buruh. Meski naik 7,1% dibandingkan UMP 2026, kenaikan sebesar Rp407.065 per bulan itu dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di Ibu Kota.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi keputusan tersebut. Mereka menginginkan UMP Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp6.210.040 per bulan sesuai rekomendasi unsur pekerja dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai kenaikan yang ditetapkan pemerintah belum sebanding dengan tingginya biaya hidup di Jakarta, mulai dari kebutuhan pangan, transportasi, tempat tinggal hingga pendidikan.
Menurutnya, tambahan upah sekitar Rp407 ribu per bulan atau setara Rp13.569 per hari belum cukup mengimbangi tekanan pengeluaran rumah tangga pekerja.
Mengapa Buruh Menolak UMP Jakarta 2027 Rp6,13 Juta?
Penolakan buruh tidak hanya berkaitan dengan besaran kenaikan upah, tetapi juga formula penghitungan yang digunakan pemerintah.
KSPI menilai UMP Jakarta 2027 belum mencerminkan kebutuhan hidup layak. Mereka juga menyoroti potensi ketertinggalan upah Jakarta dibandingkan sejumlah kawasan industri di sekitarnya, seperti Bekasi dan Karawang.
Buruh berpendapat pekerja di Jakarta menghadapi biaya hidup tinggi sehingga penetapan upah seharusnya mempertimbangkan kondisi tersebut.
Selain itu, KSPI menilai fasilitas subsidi pemerintah, seperti transportasi umum, bantuan pangan, dan pendidikan, tidak dapat menggantikan kewajiban perusahaan membayar upah yang layak. Sebab, tidak semua pekerja memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan tersebut.
Buruh Minta DPRD Panggil Pramono, Siapkan Gugatan
Said Iqbal meminta DPRD DKI Jakarta memanggil Pramono Anung untuk menjelaskan dasar penetapan UMP 2027 yang lebih rendah dibandingkan rekomendasi unsur pekerja.
KSPI juga meminta gubernur mengevaluasi dan merevisi keputusan UMP menjadi Rp6.210.040.
Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, buruh mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk menyampaikan keberatan administratif, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta menggelar aksi di Balai Kota Jakarta.
Dengan demikian, polemik UMP Jakarta 2027 berpotensi berlanjut ke ranah hukum dan politik setelah keputusan gubernur resmi ditetapkan.
Pengusaha Usulkan UMP Lebih Rendah, Minta Pertimbangkan Kondisi Ekonomi
Di sisi lain, kalangan pengusaha memiliki pandangan berbeda mengenai kenaikan upah minimum.
Dalam pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta, unsur pengusaha mengusulkan UMP 2027 sebesar Rp6.047.589 dengan nilai alfa 0,5. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan usulan buruh.
Pengusaha menilai penetapan upah perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan, produktivitas, biaya operasional, dan keberlanjutan usaha di tengah tantangan ekonomi.
Sementara itu, pemerintah mengambil posisi di antara dua usulan tersebut dengan menetapkan UMP sebesar Rp6.136.941.
Perbedaan angka ini menunjukkan sulitnya mempertemukan kepentingan pekerja yang menginginkan peningkatan kesejahteraan dengan pengusaha yang harus menjaga kelangsungan bisnis dan lapangan kerja.
Alfa 0,775 Jadi Kunci Penetapan UMP Jakarta 2027
Perbedaan rekomendasi pengusaha dan buruh terutama terletak pada penggunaan nilai alfa atau indeks tertentu dalam formula penghitungan upah minimum.
Unsur pengusaha mengusulkan alfa 0,5, pemerintah menggunakan 0,775, sedangkan buruh mengajukan alfa 1.
Semakin tinggi nilai alfa, semakin besar kontribusi pertumbuhan ekonomi yang diperhitungkan dalam kenaikan upah.
Pemerintah menggunakan formula pengupahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pramono menyatakan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan pengusaha agar kegiatan usaha tetap berjalan.
Dengan ditetapkannya UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6,13 juta, pemerintah berharap tercipta keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan dunia usaha.
Namun, penolakan KSPI dan Partai Buruh memperlihatkan bahwa angka kompromi tersebut belum menyelesaikan persoalan pengupahan di Ibu Kota.
Bagi buruh, kenaikan upah bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan persoalan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Sementara bagi pengusaha, kenaikan tersebut harus tetap sejalan dengan kemampuan perusahaan.
Tantangan Pramono kini bukan hanya menetapkan UMP, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut dapat diterima dan dijalankan secara adil oleh pekerja maupun dunia usaha.
(PemprovDKIJakarta/CNN/detikFinance/Bisnis/MediaIndonesia/hm27)

