Friday, November 20, 2026
MEDAN

Rico Waas Minta Pemilih Disabilitas dan Lansia Jadi Perhatian dalam RUU Pemilu

Mistar.idJumat, 20 November 2026 pukul 19.25 WIB
rico_waas_minta_pemilih_disabilitas_dan_lansia_jadi_perhatian_dalam_ruu_pemilu

Wali Kota Medan, Rico Waas, saat menghadiri rapat kunjungan kerja Tim Panja Komisi II DPR RI untuk menghimpun masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu di Aula Raja Inal Siregar. (Foto: Diskominfo Medan/Mistar)

Medan, MISTAR.ID (20/11/2026) – Wali Kota Medan, Rico Waas, meminta aspek inklusivitas bagi kelompok pemilih rentan menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi Pemilu mendatang.

Usulan tersebut disampaikan Rico saat menghadiri rapat kunjungan kerja Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI dalam rangka menghimpun masukan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026).

“Fasilitas yang belum ramah bagi disabilitas berpotensi memengaruhi kemandirian pilihan masyarakat. Kita ingin keadilan bagi semuanya, khususnya penyandang disabilitas dan lansia. Makanya inklusivitas harus mendapat perhatian serius,” usul Rico.

Rico juga menyoroti mekanisme pemungutan suara bagi pemilih tunanetra pada Pemilu 2024. Menurutnya, saat itu pemilih tunanetra masih sangat bergantung pada pendamping ketika menggunakan hak pilih di bilik suara.

“Sistem seperti itu kita khawatir ada intervensi terhadap calon tertentu. Harapannya ke depan bisa menggunakan braille atau memakai sistem audio terhadap pemilih tunanetra agar lebih netral,” harapnya.

Politisi Partai NasDem tersebut turut mengusulkan adanya sistem informasi terpadu yang memuat profil lengkap setiap calon secara transparan dan mudah diakses masyarakat.

“Dibutuhkan sistem yang lebih baik lagi agar seluruh informasi calon ini benar-benar bisa diakses. Mulai dari partai politiknya, kredibilitasnya, pendidikannya, pandangan politiknya, hingga ideologi politiknya,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menjelaskan bahwa Tim Panja tengah mengejar target penyelesaian draf RUU Pemilu yang memuat lebih dari 400 pasal sebelum Februari mendatang.

Dede juga menyoroti sejumlah persoalan penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Utara. Di antaranya tingginya laporan dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan catatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada, serta persoalan netralitas aparatur dan penyelenggara pemilu.

“Kondisi ini membuktikan masyarakat tidak mau memilih secara sukarela kecuali ada ‘ongkosnya’. Sosialisasi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan harus lebih sinkron dengan baik,” pesannya.